ZI

Ditulis oleh Super User on 30 Maret 2020. Dilihat: 756

ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA BENGKAYANG

NO.		PENILAIAN	EVIDEN
AREA I.		MANAJEMEN PERUBAHAN
1.	A	TIM KERJA	LIHAT
	B	MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA	LIHAT
2.		DOKUMEN RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS
	A	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	LIHAT
	B	Rencana Pembangunan ZI sesuai target	LIHAT
	C	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	LIHAT
3.		PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN WBK/WBBM
	A	Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rencana	LIHAT
	B	Monev pembangunan ZI	LIHAT
	C	Tindak Lanjut hasil Monev ZI	LIHAT
4.		PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
	A	Pimpinan Sebagai Role Model	LIHAT
	B	Penunjukan Agen Perubahan	LIHAT
	C	Budaya Kerja	LIHAT
	D	Keterlibatan Aparatur dalam pembangunan Zona Integritas	LIHAT
AREA II.		PENATAAN TATALAKSANA
1.		STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
	A	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	LIHAT
	B	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	LIHAT
	C	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	LIHAT
2.		E-OFFICE
	A	Sistem pengukuran Kinerja Menggunakan Teknologi Informasi	LIHAT
	B	Manajemen SDM Menggunakan Teknologi Informasi	LIHAT
	C	Pelayanan Publik Menggunakan Teknologi Informasi	LIHAT
	D	Monev terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi	LIHAT
3.		KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
	A	Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
	b	Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	LIHAT
AREA III.		PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
1.		PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI KEBUTUHAN
	A	Perencanaan kebutuhan pegawai melalui analisis	LIHAT
	B	Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan	LIHAT
	C	Monev	LIHAT
2.		POLA MUTASI INTERNAL
	A	Baperjakat	LIHAT
	B	Pertimbangan Kompetensi	LIHAT
	C	Monev	LIHAT
3.		PENGEMBANGAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI
	A	Analisis Kebutuhan Diklat	LIHAT
	B	Rencana Pengembangan Kompetensi	LIHAT
	C	Pemetaan Kesenjangan Kompetensi Pegawai	LIHAT
	D	Kesempatan Mengikuti Diklat	LIHAT
	E	Mengusulkan Pegawai dalam mengikuti DIklat	LIHAT
	F	Monev hasil pengembangan kompetensi pegawai	LIHAT
4.		PENETAPAN KINERJA INDIVIDU	LIHAT
5.		PENEGAKAN ATURAN DISIPLIN/ KODE ETIK/ KODE PERILAKU PEGAWAI	LIHAT
6.		SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	LIHAT
AREA IV.		PENGUATAN AKUNTABILITAS
1.		KETERLIBATAN PIMPINAN	LIHAT
2.		PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA	LIHAT
AREA V.		PENGUATAN PENGAWASAN
1.		PENGENDALIAN GRATIFIKASI	LIHAT
2.		PENERAPAN SPIP	LIHAT
3.		PENGADUAN MASYARAKAT	LIHAT
4.		WHISTLE BLOWING SYSTEM	LIHAT
5.		PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	LIHAT
AREA VI.		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1.		STANDAR PELAYANAN	LIHAT
2.		BUDAYA PELAYANAN PRIMA	LIHAT
3.		PENILAIAN KEPUASAN TERHADAP PELAYANAN	LIHAT