• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday63
YesterdayYesterday81
This WeekThis Week475
This MonthThis Month2559
All DaysAll Days607746
UNITED STATES
US

URGENSITAS DALIL SYAR’I DALAM PUTUSAN HAKIM

(Anotasi Penetapan tentang Pengakuan Anak)

Oleh : Firman Wahyudi *

 

A.     Mukaddimah

Khazanah hukum Islam tak pernah sepi dari pemikiran para intelektual muslim yang selalu kaya dengan ijtihadnya. Banyak ijtihad hukum yang berserakan di kitab-kitab fiqh klasik dan masih belum terjamah oleh para hakim zaman sekarang. Orisinalitasnyapun masih tersimpan dengan baik. Bilamana perlu kita pasti tertantang untuk menguak dan menelusuri kembali pemikiran hukum klasik yang sering absen dari ranah ijtihad kita. Kemajuan teknologi dan informasi kadang menjadi alasan tersendiri untuk mengesampingkan khazanah yang pernah jaya pada abad pertengahan tersebut, padahal lima belas abad yang telah silam Rasulullah SAW bersabda; “Hikmah itu adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ambillah.”[1]

Sebenarnya kalau kita mau menelisik kembali produk-produk ijtihad (fiqh) klasik setidaknya ada memiliki kemiripan dengan kasus-kasus sekarang. Banyak permasalahan hukum zaman sekarang yang solusi dan jawabannya sudah terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqh klasik, dan sering kita abaikan begitu saja. Kita lebih memilih menggunakan teori dan produk kontemporer yang terkesan metodologis dan kontekstual, padahal secara epistemologis sebagian teori dan produk tersebut berakar dari kitab klasik yang dulunya pernah dipelajari. Sebagai contoh adalah Burgerlijk Wet Book (BW), yang konon sebagian isinya diadopsi dari kitab Muharrar karya Imam Ar-Rafi’i lalu oleh Belanda direvisi dan diterapkan menjadi hukum keperdataan bagi kaum jajahan. Dibidang ekonomi, Adam Smith terkenal dengan bukunya The Wealth of Nation diduga keras banyak mendapat inspirasi dari kitab Al-Amwal Abu ‘Ubaid, teori pareto optimum oleh St. Thomas banyak terinspirasi dari kitab Nahjul Balaghah karyanya Imam Ali. Di tataran fiqh siyasah kita pasti tak asing lagi mendengar Kitab Muqaddimah karya sosiolog Islam Ibnu Khaldun yang selalu menjadi rujukan utama para pemikir abad pertengahan dan modern dalam merumuskan teori tata negaranya.

 

 

Banyaknya hasil karya yang ditelorkan para intelektual muslim klasik itu adalah sebagai upaya untuk menjawab maraknya kompleksitas kasus yang lahir dimasyarakat waktu itu, dan tak menutup kemungkinan sebagian konteksnya memiliki kesamaaan dengan konteks sekarang. Makanya tak salah kalau Bagir Manan menyebutkan, kenapa Pengadilan Agama belum memiliki reglemen yang baku dalam hukum materiil, karena secara politik hukum, hal itu sengaja diciptakan dengan misi agar hakim-hakim PA tidak terkungkung dengan reglemen yang dibuat dan terkesan positivis. Hakim PA dilahirkan untuk lebih progresif, mereka ditantang untuk menelusuri kembali belantara hukum materiil Islam yang terserak di kitab-kitab fiqh klasik dan menerapkannya dalam kasus konkrit yang ada dimasyarakat.

Tulisan ini akan mengajak pembaca untuk membudayakan kembali tradisi kitab kuning dalam mengkaji kasus-kasus yang timbul dimasyarakat, berusaha untuk mengkondisikannya dengan konteks yang ada sebagai penghormatan atas karya ulama masa lalu yang telah jerih payah melakukan ijtihad demi membumikan hukum Allah. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali khazanah fiqh klasik yang merupakan karakteristik tersendiri bagi Hakim-hakim Peradilan Agama.

B.     Posisi Kasus

Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang mengajukan permohonan asal-usul dan pengakuan anak. Dalam positanya Para pemohon mendalilkan bahwa keduanya telah menikah sirri pada tahun 2002 dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan dinikahkan oleh walinya sendiri yaitu bapak kandung Pemohon II yang berwakil kepada seorang penghulu. Proses ijab kabulpun dilakukan dihadapan saksi dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 700 gram.

Setelah pernikahan tersebut keduanya memiliki 1 orang anak perempuan yang lahir tanggal 14 Februari 2002 dan hidup harmonis. Pada tanggal 14 Desember 2003 para Pemohon melakukan pernikahan ulang secara resmi dikantor KUA setempat dan memiliki buku nikah hingga dikaruniai lagi seorang anak perempuan yang lahir tahun 2008. Ketika anak mereka lahir, para Pemohon berusaha untuk membuatkan akta kelahiran. Untuk anak yang kedua tidak menjadi masalah, namun yang menjadi kendala adalah anak pertama yang statusnya hanya dinasabkan kepada ibunya. Karena itulah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar menetapkan anak pertama tersebut sebagai anak sah dari para Pemohon guna memberikan kepastian hukum akan hak-hak anak itu dimasa yang akan datang.

Dalam pemeriksaan dipersidangan terungkap fakta bahwa para Pemohon telah menikah sirri pada bulan Januari tahun 2002 dan menurut pengakuan para Pemohon, pernikahan sirri tersebut dilakukan karena Pemohon II (isteri) telah mengandung 8 bulan. Setelah dikonfrontasi kepada keduanya bahwa perbuatan mereka itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain dan Pemohon II juga mengakui bahwa perbuatannya itu dilakukan hanya dengan Pemohon I saja dan hal itu diakui oleh Pemohon I (suami).

Untuk menentukan status anak tersebut sebagai anak sah atau tidak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan pernikahan para Pemohon. Hal ini untuk menentukan status anak tersebut apakah dilahirkan dalam pernikahan atau diluar pernikahan yang sah. Dalam agenda pembuktian baik berupa bukti surat maupun saksi telah ditemukan fakta bahwa pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan sehingga majelis berkesimpulan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan para Pemohon adalah sah menurut ketentuan agama.

Setelah melakukan pemeriksaan lanjutan juga terungkap fakta bahwa anak yang dilahirkan setelah pernikahan sirri tersebut hanya menjelang satu bulan artinya Pemohon II sewaktu melakukan akad nikah telah hamil 8 bulan dan fakta ini bersesuaian dengan pengakuan para Pemohon. Oleh majelis, pengakuan ini merupakan bukti yang kuat dan meyakinkan dan perlu dicarikan sumber dan sandaran hukumnya, mengingat ketentuan dalam KHI pasal 99 (a)[2] untuk menetapkan sah atau tidaknya seorang anak harus berdasarkan pada perkawinan yang sah.

Dalam amar penetapannya, majelis hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak yang dimohonkan tersebut adalah anak sah dari para Pemohon.[3]

C.    Status Anak Hasil Perzinaan Menurut Imam Madzhab

Mencermati penetapan yang dikeluarkan majelis Hakim terhadap perkara penetapan asal-usul dan pengakuan anak diatas, ada dua pertimbangan hukum yang menarik untuk dikaji yaitu pertama tentang penemuan dan urgensitas dalil-dalil syar’i (pendapat para Fukaha dan Imam Madzhab) yang dipakai Majelis Hakim dalam menerapkan hukum terhadap kasus diatas.

Dalam kasus ini, ditemukan fakta bahwa anak yang dilahirkan itu adalah hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II yang mana kelahiran anaknya itu setelah Pemohon I dan II menikah secara sirri kendati sewaktu pernikahan dilakukan, usia kandungan Pemohon II sudah mencapai 8 bulan. Sehingga untuk menentukan nasab anak tersebut terdapat berbagai macam pendapat, apakah anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja ataukah kepada Ibu dan Bapaknya ?

Kalau merujuk kepada kitab hukum perdata dan positif di Indonesia, kita masih belum menemukan petunjuk yang jelas dalam kasus ini, sehingga diperlukan sebuah kajian hukum yang bisa menjawab tuntas kasus ini demi kepastian hukum. Namun kalau kita menelusuri kembali pendapat para fukaha dan Imam Madzhab, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menarik untuk disimak.

Menurut madzhab Syafi’i, seorang wanita yang hamil karena zina boleh dan sah menikah dengan lelaki yang menzinahinya dan boleh melakukan hubungan intim—walaupun makruh– tanpa harus menunggu kelahiran anak zinanya.[4] Pandangan ini didukung oleh ulama madzhab Hanafi.[5] Sedangkan menurut madzhab Maliki [6] dan Hanbali [7] tidak boleh menikahi wanita yang pernah berzina kecuali setelah istibrai’ yakni melahirkan anaknya bagi yang hamil atau setelah selesai satu kali haid bagi yang tidak mengandung.

Bagi wanita pezina yang kawin saat hamil dengan lelaki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah menjadi anak dari bapak biologisnya apabila si bapak mengakuinya. Hal ini berdasarkan pada keputusan yang diambil oleh sahabat Umar bin Khattab di mana beliau menasabkan anak-anak jahiliyah (pra Islam) pada mereka yang mau mengakui sebagai anaknya setelah Islam. [8]

Sahabat Ibnu Abbas juga pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan perempuan kemudian menikahinya. Ibnu Abbas menjawab: “Awalnya berzina, akhirnya menikah, itu tidak apa-apa”.[9]

Dari kalangan empat madzhab, Imam Abu Hanifah—pendiri madzhab Hanafi– yang paling sharih (eksplisit) menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir. Hal ini dapat ditelusuri dari perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni yang mengutip pandangan Abu Hanifah yang berbunyi :

?? ??? ???? ??? ??? ????? ??????? ????? ??? ?? ??????? ?? ?????, ????? ?????, ?????? ??? ??

“Seorang lelaki yang berzina dengan perempuan dan hamil, maka boleh menikahi perempuan itu saat hamil. Sedangkan status anak adalah anaknya”.[10]

Dalam madzhab Syafi’i ada dua pendapat. Pendapat pertama bahwa nasab anak zina tetap kepada ibunya, bukan pada bapak biologisnya walaupun keduanya sudah menikah sebelum anak lahir. Ini pendapat mayoritas ulama madzhab Syafi’i. Pendapat kedua, status anak zina dalam kasus ini dinasabkan kepada ayah biologisnya apabila anak lahir di atas 6 bulan setelah akad nikah antara kedua pezina. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak. Pendapat ini dapat dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu yang berbunyi :

??? ???????? ?????? ?? ????? ???????? ???? ??? ???? ??? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ????? ?????? ??? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ??? ???: ?? ????? ???? ??? ???? ???? ?? ?????. ?? ??? ??????? ?????? ???? ?? ???? ???

“Ulama sepakat halalnya pria pezina menikahi wanita yang dizinahi. Apabila melahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu. Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkan padanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwa anak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ia berasal dari zina. Maka dengan ikrar ini nasab anak tersebut tetap pada ayah biologisnya”.[11]

Adapun menurut madzhab Hanbali dan Maliki, maka haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan. Dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya. [12]

Dalam kasus ini, ada sebuah kesamaan fakta yang terjadi dimana anak yang dilahirkan Pemohon II statusnya adalah anak hasil hubungan diluar nikah antara Pemohon I dan Pemohon II. Namun sebelum anak itu lahir, Pemohon I dan II telah melakukan pernikahan sirri yang pernikahannya itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan rukun perkawinan. Sehingga fakta tersebut kalau dihubungkan dengan pendapatnya Abu Hanifah yang menyatakan bahwa status anak zina itu sah dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak itu lahir adalah bersesuaian secara hukum.

Selain itu, dalam persidangan Pemohon I juga mengakui dengan kesungguhan hati bahwa anak yang dilahirkan itu merupakan anak mereka berdua, kendati sewaktu pernikahan berlangsung Pemohon II telah hamil 8 bulan. Pengakuan mana dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah i’tikad baik dari Pemohon I untuk mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan dinilai sebagai bukti sempurna adanya hubungan nasab antara anak tersebut dengan Pemohon I. Karena itulah pengakuan tersebut bersesuaian dengan pendapat sebagian ulama Syafi’iyah yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili diatas.

Pendapat Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi’i ini dijadikan sandaran bagi majelis hakim untuk menetapkan status anak tersebut menjadi anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II.

D.    Maqasid Syariah Dalam Mencari Azas Kepastian Hukum

Pertimbangan hukum kedua adalah Majelis Hakim lebih melihat kepada aspek maslahat dan kepastian hukum bagi anak tersebut. Sebagai gambaran umum kasus ini, bahwa pihak Dinas Catatan Sipil tidak menasabkan anak pertama tersebut kepada Bapak Ibunya melainkan hanya kepada ibunya saja. Sedangkan demi kepentingan dan hak-hak keperdataan anak dimasa depan diperlukan sebuah status dan kepastian hukum yang jelas. Kalau anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya, dikhawatirkan hilangnya hak-hak keperdataan sang anak. Dia tidak memiliki hubungan hukum yang jelas terhadap ayahnya bahkan kepada keluarga ayahnya. Penghilangan status ini juga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang sangat menghormati kedudukan dan memelihara jiwa dan keturunan. Kalau dalam kasus ini, argumentasi status anak hasil hubungan diluar nikah hanya dinasabkan ke ibunya (tidak ke bapaknya) tetap dipertahankan untuk zaman sekarang besar kemungkinan masa depan anak tersebut akan terganggu baik dari segi mentalitas maupun ekonomi. Padahal Islam sangat memelihara 5 hal yaitu, agama, kehormatan, jiwa, akal, dan keturunan. Bagaimanapun, kapanpun dan dalam bentuk apapun kemudaratan itu sebisa mungkin dihindari.[13]

Pada periodesasi awal Islam, konsep ini dikenal dengan istilah Maqashid Syariah dan digunakan sebagai landasan dalam berijtihad, akan tetapi model dan penamaannya belum dilakukan secara sempurna dan sistematis dalam sebuah kasus. Selang beberapa periode sesudahnya, Imam Syatibi baru memprakarsai teori ini dengan menitik beratkan pada tiga prioritas kebutuhan (kemaslahatan) yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Konsep Maqashid Syariah yang dikembangkan Syatibi, secara simpel menggambarkan sebuah hukum dengan lebih menitikberatkan pada substansi tujuan (maqashid) sebuah teks (syari'ah), yang kemudian disinkronkan dengan sebuah kasus dan realita. Pada dasarnya bidang muamalah dalam ilmu fiqh dapat diketahui makna dan rahasianya oleh manusia, sepanjang masalah itu dapat dinalar substansinya oleh akal (reasonable). Oleh karena itu penelusuran hikmah terhadap masalah muamalah menjadi penting.[14]

Konsep Maqashid Syariah inilah yang dicoba untuk diketengahkan dalam penetapan diatas. Majelis hakim lebih melihat masa depan dan akibat yang ditimbulkan jika status anak hanya dinasabkan kepada ibunya. Besar kemungkinan hak-hak keperdataan si anak akan hilang dan status hukumnya menjadi tidak jelas, dan ini bertentangan dengan tujuan syariat (Maqashid Syariah) yaitu untuk memelihara agama, kehormatan, jiwa, akal, dan keturunan. Anak merupakan amanah Allah yang harus dipelihara dan dijaga kehormatan dan hak-haknya. Jangan karena perbuatan Ibu Bapak yang berzina sang anak menanggung akibatnya dimasa depan. Tidak ada istilah anak haram, anak sial dll, semua anak yang dilahirkan adalah suci dengan fitrahnya. Hanya saja yang diharamkan adalah perbuatan kedua orangtuanya. Alangkah tidak adil kalau si anak menanggung beban dosa orangtuanya yang telah berzina dan melahirkan si anak sehingga dia tidak mendapatkan status hukum dan hak-hak keperdataan lainnya.

Islam adalah agama yang adil, namun keadilan itu kadang terdinding dengan pemahaman kita yang dangkal dan eklusif terhadap substansi Islam itu sendiri. Kadang kita hanya terpaku pada bunyi teks semata tanpa mau melihat tujuan universal dari teks itu sendiri. Pemaknaan teks seharusnya diimbangi dengan pemaknaan konteks. keberanian dalam melakukan terobosan hukum dengan melihat prinsip-prinsip umum agama sebagai tujuan dalam berijtihad patut diapresiasi, mengingat agama ini -Islam- diturunkan sebagai rahmat bagi alam semesta.

E.     Penutup

Kalau dilihat secara seksama, pertimbangan diatas telah memenuhi dua unsur dalam sebuah penetapan yaitu unsur yuridis dan filosofis. Dari aspek yuridis majelis hakim telah mempunyai sandaran hukum yang formal dari pendapatnya Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi’i yang diterapkan dalam kasus ini, sedangkan dari aspek filosofis, si anak bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum akan hak-hak keperdataannya dimasa depan. Urgensitas dalil syar’i yang terdokumentasi dalam kitab-kitab fiqh klasik memiliki peranan yang besar dalam pembuatan putusan hakim dimasa kini dan yang akan datang, metodologi yang digunakanpun sangat membantu para hakim dalam menemukan hukum. Sekarang pertanyaannya, akankah  khazanah Islam klasik itu kita biarkan saja tanpa mau mengupasnya lebih jauh lagi...? Betapa sayangnya kalau hal itu kita indahkan begitu saja....!

 

         Wallahu’alam Bis Sawab

Singkawang, 1 Muharram 1436 H

 

Penulis

 

Sumber Kutipan

1.    Sunan Turmudzi

2.    Penetapan No 13/Pdt.P/PA.Bky/2014

3.    Kompilasi Hukum Islam

4.    A. Fatih Syuhud “Hukum Menikahi Wanita Tidak Perawan karena Zina” dalam Keluarga Sakinah (Pustaka Al-khoirot:2013)

5.    Al-Mabsut  Oleh Imam al-Syaibani 

6.    Mukhtashar Ikhttilaf al-Ulama oleh At-Tahawi

7.    Al-Mudawwanah al-kubra

8.    Al-Hidayah oleh Abul Khattab  

9.    Al-Muharrar

10. Al-Mushannaf oleh abdurrazzaq

11. Sunan Al-Kubra oleh al-Baihaqi

12. Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah

13. Al-fiqhul Islam wa Adillatuh, oleh Wahbah Zuhaili

14. Mughni al-Muhtaj

15. At-Tamhid

16. Qawaidul Fiqhiyyah

17. Muhammad Hanif Hakim, Konsep maqashid Syariah As-Syatibi

 

 

 

 

 

 

 

 



* Penulis Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang

[1] H.R. Turmudzi

[2]    Bunyi teks “Anak yang sah adalah : a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”

[3] Lihat amar Penetapan No 13/Pdt.P/PA.Bky/2014

[4]   Analisa detail lihat A. Fatih Syuhud “Hukum Menikahi Wanita Tidak Perawan karena Zina” dalam Keluarga Sakinah, hlm. 190 (Pustaka Alkhoirot:2013)

[5]   Menurut salah satu pendapat dalam madzhab Hanafi yang lebih rajih lihat Al-Mabsut lis-Syaibani  5/257. Pendapat yang lain tidak boleh sebagaimana pandangan madzhab Maliki dan Hanbali. Lihat, Mukhtashar Ikhttilaf al-Ulama lit-Tahawi 2.328.

[6]   Al-Mudawwanah 2/149; Hasyiah Ad-Dasuqi 2/492

[7]   Al-Hidayah li Abil Khattab  2/60; Al-Muharrar 2/107

[8]    Berdasar riwayat Abdur Rozzaq dalam Al-Mushannaf 7/123 dan Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubro 10/263

[9]   Baihaqi dalam As-Sunan al-Kubro 7/155. Teks asal:

???? ??? ???? ??? ???? ????? ???? ??? ?????? ?? ?????? ? ???: ???? ????? ????? ???? ?? ??? ??

Adapun redaksi matan dalam Abdurrozzaq Al-Muhsannaf  7/202 sbb:

 ??? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ????? ??? : ?? ??? ????? ??? ????? ??? ???? ? ????? ????

[10]   Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni 9/122

 

 

[11]    Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Hal senada disebutkan dalam  Al-Bayan 10/148  sbb:

??? ???? ?????? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ????????? ????? ???? ???? ?? ??? ???? ??????

Sedangkan dalam kitab Mughnil Muhtaj 5/61 dikatakan :

 

?????:??? ?????? ?? ????? ???? ??????: ?? ???? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ????? ?????? ??? ??? ???????? ?? ????: ??? ????? ??? ??? ????? ?? ?? ????? ????? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ????? ?????.

[12]  At-Tamhid 15/47. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim yang bermadzhab Hanbali berbeda pendapat dalam hal ini. Keduanya mendukung pendapat dari madzhab Hanafi yakni menetapkan nasab anak ke ayahnya kalau memang si ayah mengakuinya.

 

[13] Teks asli berbunyi  ????? ???? “ artinya Kemudaratan itu harus dihilangkan

[14]    Muhammad Hanif Hakim, Konsep maqashid Syariah As-Syatibi, diambil dari situs Digital Library UIN Sunan Kalijaga. Lihat di http://digilib.uin-suka.ac.id/1913/

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh