• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday29
YesterdayYesterday121
This WeekThis Week746
This MonthThis Month2730
All DaysAll Days599210
UNITED STATES
US

INTERVENSI ANAK DALAM PERCERAIAN

(Upaya Menekan Angka Perceraian dan Melindungi Hak Anak)

Oleh : Firman Wahyudi*

Abstrak

Tingginya angka perceraian di Indonesia kadang membawa trend positif dan negatif. Trend positif dimaknai dengan bangkitnya kaum perempuan untuk membela hak-haknya sebagai isteri yang sering diperlakukan sewenang-wenang oleh suami sehingga perceraian adalah alternatif dan solusi terbaik. Sedangkan trend negatif yang muncul adalah perceraian merusak sebuah tatanan keluarga yang menimbulkan efek besar dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan dan membawa dampak psikologis khususnya anak. Hukum hanya memandang persoalan perceraian dari kedua belah pihak suami-isteri saja, sedangkan anggota keluarga yang lain yaitu anak tidak dilibatkan. Padahal ranah keluarga itu terdiri dari suami-isteri dan anak. Anak memiliki hak dasar dalam keluarga dan juga memiliki hak intervensi untuk mencegah perceraian orangtuanya karena dialah korban utama dari perceraian itu sendiri. Diperlukan sebuah advokasi khusus untuk membela kepentingan dan hak anak dalam perceraian orangtuanya mengingat tingkat kecakapannya dalam bertindak hukum belum memadai. Dalam hal ini peran dan fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sangat diperlukan dalam rangka memenuhi hak tersebut.

Kata Kunci : Intervensi, Advokasi, KPAI

A.      Pendahuluan

Dewasa ini, Indonesia merupakan negara dengan tingkat perceraian tertinggi se Asia-Pasific. Menurut data yang dihimpun oleh BKKBN hampir 10% dari pasangan suami isteri yang menikah setiap tahunnya berujung pada perceraian.[1] Data terakhir yang dirilis Mahkamah Agung melalui Direktorat Jenderal Badilag, dalam rentang sembilan tahun terakhir, terdapat sekitar 161.656 perkara perceraian yang diputus Pengadilan setiap tahunnya.[2] Data ini melonjak tajam dari sebelumnya mengingat faktor utama penyebab masalah ini ditengarai karena faktor ekonomi dan pertengkaran yang terus menerus terjadi dalam keluarga.

Harapan untuk membina keluarga yang harmonis menjadi terhenti tatkala pasutri muda yang memulai babak baru pernikahan mengalami keretakan serius. Faktor usia merupakan penyebab kurang matangnya pasangan dalam memasuki gerbang pernikahan. Kehamilan dini akibat pergaulan bebas memaksa mereka untuk mengakhiri masa lajang. Untuk menutupi aib keluarga, orangtua terpaksa mengawinkan mereka namun setelah satu tahun bahkan belum genap, keduanya memutuskan untuk bercerai. Sejatinya diusia tersebut kedua pasangan masih dalam fase pendidikan mencari jati diri dan identitasnya. Jauh tak terfikirkan oleh mereka, sang buah hatipun menjadi korban akibat emosi dan egoisme masing-masing.

Rumah tangga pada umumnya adalah sebagai sarana pembinaan moral sekaligus tempat membentuk kepribadian anak. Disinilah tempat awal anak berkembang dan belajar kehidupan dari orangtuanya. Orangtua merupakan guru sekaligus pengayom bagi kehidupan mereka. Tanpa orangtua kehidupan mereka terasa hampa dan kosong apalagi yang pernah hidup dan bergaul dengan orangtua, seketika orangtuanya meninggal atau bercerai maka kehidupannya akan berubah drastis.

Perceraian adalah peristiwa traumatis bagi anak dan anak adalah pihak yang paling terpukul dalam hal ini. Anak akan merasa kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalaninya. Hal itu akan berpengaruh besar bagi perkembangan pribadi dan psikologis anak. Anak merasa tidak betah dirumah dan sebagai konpensasi, anak akan mencari tempat yang aman dan nyaman untuk menampung suasana batinnya.[3]

Sejarah mencatat dan membuktikan bahwa anak adalah pewaris dan pembentuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pemajuan, pemenuhan dan penjaminan perlindungan hak anak, memegang teguh prinsip-prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghormati pandangan/pendapat anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya, merupakan prasyarat mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif guna pembentukan watak serta karakter bangsa.[4]

Untuk melindungi dampak psikologis dan menjamin tumbuh berkembangnya kepribadian anak, maka perlu dimunculkan kembali hak dasar anak dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga kedua orangtuanya. Anak sebagai anggota keluarga memiliki hak untuk ikut campur dalam keberlangsungan roda rumah tangga yang dibangun ibu dan bapaknya. Jika hak anak ini tidak dilibatkan/dipertimbangkan, maka secara tidak langsung anak akan mengalami kerugian baik secara psikologis maupun material. Keikutsertaan anak dalam sengketa perceraian orangtuanya bisa digagas lewat hak intervensi dalam hukum acara perdata. Karena dalam setiap sengketa perdata terbuka kemungkinan, munculnya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan bahkan menuntut hak-haknya. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai pihak intervensi dalam perkara tersebut.

Dalam perundang-undangan, anak yang masih dibawah umur tidak memiliki kecakapan untuk bertindak hukum baik mengenai dirinya sendiri maupun orang lain.[5] Namun ketiadaan kecakapan ini tidak bisa dijadikan alasan untuk menghilangkan hak asasi/dasarnya dalam mendapatkan keutuhan rumah tangga keluarganya. Ketiadaan kecakapan ini bisa diwakili melalui jalan advokasi terhadap anak yang bersangkutan yang orangtuanya sedang bercerai di pengadilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merupakan satu-satunya lembaga yang kompeten dan concern dalam membela hak-hak anak. Intervensi bisa diajukan oleh lembaga ini ketika proses persidangan dilakukan dan pengadilan harus mempertimbangkan hak intervensi ini sebagai bagian dari tuntutan pihak ketiga yang dirugikan.

B. Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak

Setiap suami-isteri yang menikah pasti mengharapkan kehadiran seorang anak. Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada hamba-Nya. Anak juga merupakan amanah yang harus dijaga dan dipelihara masa depannya. Watak dan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh karakter orangtuanya. Pertumbuhan dan perkembangan anakpun sangat tergantung pada kasih sayang orangtuanya.

Kasih sayang orangtua terhadap anak dapat menurun jika terjadi konflik dalam rumah tangga dan konflik tersebut berujung pada perceraian. Seorang peneliti psikologi yang bernama Colle merumuskan setidaknya ada 6 dampak negatif terhadap anak ketika orangtuanya bercerai yaitu :

1.    Penyangkalan

Yaitu salah satu cara yang digunakan anak untuk mengatasi luka emosionalnya dan melindungi dirinya dari perasaan dikhianati dan kemarahan. Sikap ini merupakan indikasi bahwa dialah penyebab perceraian orangtuanya.

2.    Malu

Yaitu emosi yang berfokus pada kekalahan dan pelanggaran moral, membungkus kekurangan diri dan membuat kondisi pasif atau tidak percaya diri.

3.    Perasaan Bersalah

Yaitu perasaan yang timbul karena adanya harapan yang tidak terpenuhi serta perbuatan yang bertentangan dengan kata hati. Anak beranggapan bahwa dialah penyebab perceraian orangtuanya walaupun itu bukan salah dia, tetap saja dia merasa bersalah karena tidak bisa menjadi anak yang baik.

4.    Ketakutan

Anak menderita ketakutan karena akibat dari ketidakberdayaannya mencegah perceraian orangtuanya. Ketakutan ini ditunjukkan dengan menangis atau berpegangan erat pada orangtuanya atau benda kesayangannya seperti boneka.

5.    Kesedihan

Yaitu ekspresi yang paling mendalam bagi anak. Anak menjadi sangat bingung ketika hubungan orangtuanya berpisah apalagi sampai melakukan kekerasan fisik.

6.    Kemarahan

Biasanya anak menunjukkan kemarahannya pada orangtua yang tinggal bersamanya, atau orangtua tiri yang ada padanya. Anak bisa menyalahkan orangtua karena telah menimbulkan ketakutan yang disebabkan perubahan setelah perceraian.

Menurut Colle, perceraian bukan saja menimbulkan dampak negatif, tapi bisa juga berdampak positif. Dampak positif itu diantaranya anak lebih mandiri, memiliki perasaan dekat dengan orangtua yang sekarang tinggal bersamanya, tekanan batin yang dulu dirasakan kini berkurang, mendapatkan kebebasan yang lebih besar, lebih siap menghadapi trauma dan stress, lebih dewasa serta dapat menyesuaikan diri terhadap segala konflik yang terjadi.[6]

Menurut penulis, apapun dampak positif yang ditimbulkan cenderung lahir karena kondisi terpaksa. Walaupun anak terlihat lebih tegar, dewasa dan mandiri, itu dikarenakan kondisi yang menuntutnya demikian, bukan lahir dari kesadarannya sendiri, sehingga tak wajar, anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang, yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian orangtua serta bermain riang seusianya kini dipaksa untuk bersikap lebih dewasa dan bahkan tak jarang kita jumpai anak yang masih seusia sekolah dasar sudah disuruh bekerja oleh orangtuanya demi memenuhi kebutuhan hidup.

Antara kedua dampak diatas, negatif dan positif kita diharuskan memilih yang lebih mudarat akibatnya daripada melihat sisi positifnya. Anjuran agamapun mengharuskan demikian, ketika terjadi opsi antara mafsadat dan maslahat kita lebih dianjurkan menarik mafsadat ketimbang maslahat.[7] Dengan nalar yang demikian perceraian itu seminimal mungkin bisa dihindari oleh para pelakunya.

C. Intervensi Pokok “Mencegah Perceraian” dan Intervensi Tambahan “Melindungi Hak Anak”.

Dalam literatur hukum, Intervensi dimaknai sebagai masuknya pihak ketiga dalam proses sengketa perdata di Pengadilan. Hukum acara perdata mengenal tiga bentuk intervensi yaitu Voeging, Tussenkomst dan Vrijwaring. Voeging dikenal dengan masuknya pihak ketiga untuk membela kepentingan salah satu pihak apakah Penggugat atau Tergugat. Tussenkomst adalah masuknya pihak ketiga dalam rangka membela kepentingannya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat dan Vrijwaring adalah memasukkan pihak ketiga dalam proses perkara perdata untuk menjamin agar Tergugat bebas dari tuntutan yang merugikannya.[8]

Dalam praktik peradilan di Indonesia, selama ini setiap sengketa yang diajukan ke Pengadilan selalu dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. Apabila sengketa itu berawal dari adanya pelanggaran terhadap perjanjian maka akan dikategorikan sebagai wanprestasi. Sedangkan jika sengketa itu muncul bukan dari adanya suatu perjanjian maka dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.[9]

Salah satu bentuk sengketa yang sulit untuk dikelompokkan adalah gugatan perceraian. Khususnya perkawinan dalam agama Islam. Dalam Islam, perkawinan bukanlah perjanjian/perikatan sebagaimana yang dikenal dalam hukum perdata. Alasannya bahwa keabsahan perkawinan menurut Islam adalah melalui ijab-kabul antara wali perempuan dan laki-laki untuk mengesahkan hubungan suami-isteri diantara mereka. Artinya dalam hal ini isteri bukanlah pihak pada waktu perjanjian dilakukan. Perjanjian hanya dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki sementara pengantin perempuan tidak ikut dalam akad ijab-kabul tersebut. Begitu pula dalam agama lain, suatu lembaga perkawinan tidaklah bisa disejajarkan dengan perjanjian/perikatan menurut hukum perdata.

Mengutip pendapatnya Ansyahrul yang mengatakan bahwa sudut pandang yuridis mengenai klasifikasi ikatan perkawinan akan berdampak pula terhadap sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan anak dari hasil perkawinan. Jika kita berpandangan bahwa perkawinan hanya merupakan perikatan/perjanjian menurut hukum perdata semata, maka akan muncul paradigma bahwa anak dari perkawinan tersebut hanyalah sebatas hasil dari suatu perjanjian dan bukan sebagai individu/pihak yang ikut terlibat dan berhak mempertahankan perjanjian itu.[10] Al-quran menterminologikan perjanjian itu sebagai akad Mitsaqan galidza (suatu perikatan yang kokoh)[11] yang harus dihormati kesakralan dan eksistensinya bukan hanya oleh suami-isteri saja tapi oleh individu-individu (suami, isteri dan anak) yang tergabung dalamnya dan mereka bertanggungjawab untuk mempertahankan keutuhannya.

Kenyataan dalam praktik peradilan selama ini, anak diposisikan seakan-akan sebagai pihak luar dari Penggugat dan Tergugat sehingga hakim hanya memperhatikan kepentingan si anak bukan hak anak. Mengapa kita harus membedakan antara kepentingan dan hak anak dalam hal ini ? karena jika kita melihat anak sebagai pihak dalam sebuah keluarga maka anak semestinya berhak untuk mengajukan intervensi dalam masalah perceraian orangtuanya karena anaklah yang menjadi korban utama dari perceraian itu dan menanggung segala dampak negatif yang ditimbulkannya baik itu berupa kerugian psikologis maupun material. Anak-anak mempunyai hak atas keutuhan rumah tangga dimana mereka terlahirkan dan mereka punya kepentingan atas harmonisnya rumah tangga dimana mereka dibesarkan, karena hal itu merupakan hak dasar/asasi yang diberikan Tuhan kepada mereka dan negarapun menjamin hak-hak mereka itu.[12]

Intervensi yang diajukan adalah dalam bentuk tussenkomst, dimana si anak bisa masuk sebagai pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri terhadap Penggugat dan Tergugat. Kepentingan yang diajukan bisa beragam sesuai dengan kadar kepentingan yang dibelanya seperti mencegah terjadinya perceraian yang bisa membawa dampak negatif buat si anak atau menuntut kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menjamin kehidupan anak baik dari segi pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak sampai dia dewasa dan mandiri.

Menurut Penulis, intervensi yang diajukan bisa dalam bentuk gugatan pokok maupun tambahan. Gugatan pokok pada intinya tidak menghendaki adanya perceraian orangtua agar kehidupan anak bisa terjamin demi masa depan mereka. Sedangkan gugatan tambahan dimaknai sebagai gugatan alternatif jika memang perceraian adalah jalan terbaik satu-satunya, maka pihak Penggugat dan Tergugat tidak boleh membiarkan anak terlantar begitu saja menjadi korban perceraian orangtuanya melainkan mereka harus bertanggungjawab terhadap anak dari segi materi seperti biaya hidup, pendidikan dan kesehatan maupun immateri yang meliputi hak mengasuh sampai anak dewasa dan mandiri.

Dengan demikian Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan intervensi itu berdasarkan fakta-fakta yang diajukan anak dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan perceraian. Putusan perceraian bukan hanya didasarkan pada pertimbangan kedua belah pihak saja -suami isteri- namun harus melihat pihak lain yang lebih dirugikan yang dalam hal ini adalah anak. Perceraian bisa saja ditolak atau dikabulkan dengan mempertimbangkan dampak dan akibat yang ditimbulkan bagi anak itu sendiri.

D. Menggagas Advokasi Anak Melalui Peran Sentral KPAI 

Anak yang dibawah umur tidak memiliki kecakapan dan legal standing untuk bertindak dihadapan hukum. Undang-undang berbeda dalam memberikan batasan yang pasti kapan seorang anak dinilai cakap untuk bisa bertindak hukum mewakili kepentingan dirinya sendiri, ada yang memberikan batasan diusia 18 tahun[13] dan ada yang memberikan batasan diusia 21 tahun[14].

Dalam praktek Peradilan, anak bisa saja diwakili kepentingannya dengan cara perwalian, dimana wali (orangtua/kerabat dekat) terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali kepada Pengadilan. Jika suatu hari wali melalaikan tugas dan kewajibannya terhadap anak atau melakukan perbuatan yang melanggar hak anak, pengadilan juga berhak mencabut hak perwalian tersebut dan menggantinya kepada kerabat yang lain.[15]

Bagi anak-anak yang telah dewasa seyogyanya dapat melakukan intervensi dalam perkara perceraian orangtuanya, namun dalam praktik peradilan di Indonesia hal ini belum pernah terjadi. Terlebih lagi bagi anak-anak dibawah umur, siapa yang harus membela hak-hak mereka. Hukum acara perdata tidak mengatur mengenai hal ini dan dalam Undang-Undang Perlindungan Anakpun tidak terfikirkan oleh pembuat Undang-Undang. Seharusnya bagi anak dibawah umur kepentingannya haruslah dilindungi oleh negara, sehingga negara harus mencarikan bentuk dan mekanisme yang tepat dalam hal intervensi anak terhadap perceraian orangtuanya guna membela hak dan kepentingannya dikemudian hari.

Sebagai perbandingan, ada sebuah aturan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama Katholik Roma yaitu hukum Kanonik.[16] Pada Kanonik 1478 Pasal 2 ditetapkan bahwa jika hakim menilai bahwa hak-hak mereka yang belum dewasa berselisih dengan hak orangtua atau wali atau pengasuh mereka, maka mereka tampil di Pengadilan lewat wali atau pengasuh yang ditunjuk oleh hakim.[17] Disini terlihat bahwa hakim secara ex-officio harus menunjuk wali yang akan mewakili kepentingan si anak di persidangan.

Kalau kita fikir secara seksama hukum acara peradilan Katholik Romawi saja menerapkan azas perlindungan anak ketika hak-haknya berbenturan dengan kepentingan orangtua, wali atau pengasuh mereka dengan cara menunjuk wali/pengasuh lain untuk mewakili kepentingan mereka lewat kewenangan hakim. Makanya tidak salah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan bagian dari keluarga, maka penulis menggagas peran dan eksistensi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk bisa diberikan kewenangan dalam ranah ini, mengingat tujuan pembentukan komisi ini oleh Undang-Undang pada dasarnya adalah untuk melindungi dan mensejahterakan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI adalah lembaga independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, 77 Tahun 2003 dan 95/M Tahun 2004 adalah merupakan dasar hukum pembentukan lembaga ini.[18]

Peran komisi ini sangat diharapkan bisa memberikan advokasi bagi anak-anak yang orangtuanya akan bercerai ke pengadilan. Advokasi ini bukan hanya sebatas pendampingan diluar pengadilan tapi diharapkan bisa melakukan upaya intervensi dan masuk ke ranah proses pemeriksaan hukum acara perdata. Pihak-pihak yang bertugas dikomisi ini bisa melakukan kerjasama dengan LBH atau Posbakum di Pengadilan untuk merumuskan mekanisme dan formula advokasi yang tepat guna membela kepentingan dan hak anak yang belum dewasa agar tidak menjadi korban perceraian orangtuanya melalui lembaga intervensi. Hal ini perlu disosialisasikan agar menjadi perhatian semua kalangan.

Dengan dilibatkannya anak-anak dalam perceraian diharapkan akan mengurangi angka perceraian, kerena proses perceraian tidak akan semudah sekarang dan bagi suami-isteri yang akan bercerai diharapkan akan tergugah hati mereka ketika di persidangan berhadapan dengan anak sebagai buah hati mereka dan secara psikologis hal ini dapat menyadarkan para suami isteri yang akan bercerai.

E.       Kesimpulan dan Penutup

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Anak adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada Makhluk-Nya dan kita diberikan amanah untuk menjaga dan memelihara baik fisik, mental dan psikologisnya. Perceraian pasti membawa dampak positif dan negatif bagi anak dan dampak negatifnya adalah lebih besar daripada dampak positifnya.

2. Anak memiliki hak dasar/asasi untuk memelihara keutuhan rumah tangganya dan berperan untuk mencegah terjadinya perceraian orangtuanya. Secara hukum semestinya anak yang sudah dewasa berhak untuk mengajukan intervensi dalam rangka mencegah perceraian orangtuanya. Kalaupun perceraian tak bisa dihindari, maka anak berhak untuk menuntut kerugian yang diakibatkan dari adanya perceraian tersebut.

3. Bagi anak yang belum dewasa, secara hukum kepentingan dan hak-haknya bisa diwakili oleh KPAI baik dalam rangka mencegah perceraian orangtuanya ataupun membela kepentingan dan hak-haknya. Diharapkan adanya kerjasama antar lembaga ini dengan lembaga lain seperti LBH dan Posbakum Pengadilan untuk mencari mekanisme dan formula yang tepat dalam merumuskan advokasi terhadap anak dibawah umur.

Demikianlah gagasan ini disampaikan dengan harapan agar tingkat perceraian di Indonesia bisa diminimalisir angkanya dan semoga tulisan ini bisa menggugah para perumus kebijakan dalam rangka mewujudkan reformasi dibidang hukum acara peradilan agama khususnya dan reformasi peradilan Indonesia pada umumnya.

 

Sumber Referensi

Ansyahrul, 2008, Pemuliaan Peradilan (Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum acara), Penerbit Mahkamah agung RI Jakarta.

Arto, Mukti, 2008, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta.

As-Suyuti, Al-asybah wan Nadzair (dalam kumpulan dalil-dalil Syar’i Pengadilan Agama), Departemen Agama Kabupaten Sambas.

Departemen Agama, 2005, Al-qur’an al-karim, Penerbit Al-Huda (Gema Insani), Jakarta.

Indriani, Fransisca Nanik, 2008, Dampak Psikologis Perceraian Orangtua Terhadap Anak, Fakultas Psikologi Katolik Soegijapranata, Semarang.

Harahap, Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Cet. 12, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti R dan Tjitrosudibio R, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wettbook), PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) Edisi 2013, Mahkamah Agung RI Dirjend Badilag 2011.

Tri Warno, Heribertus, Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik.

Undang Undang Nomor  21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Undang Undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

www.bkkbn.go.id

www.badilag.net

www.peluk.komnaspa.or.id

wikipedia.org

www.academia.ecu

 

 


* Penulis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang

[1] Angka Perceraian di Indonesia Tertinggi di Asia-Pasifik, diambil dari situs www.bkkbn.go.id lihat di http://www.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=967

[2]     Situs badilag ,Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi, lihat di http://www.badilag.net/index.php/pengaduan/315-berita-kegiatan/5167-melonjaknya-angka-perceraian-jadi-sorotan-lagi--195

 

[3] Fransisca Nanik Indriani, Dampak Psikologis Perceraian Orangtua Terhadap Anak, Skripsi Fakultas Psikologi Katolik Soegijapranata, Semarang 2008, halaman. 3

[4]  Komisi Nasional Perlindungan Anak, www.peluk.komnaspa.or.id

[5] Lihat BW pasal 330 “Seseorang yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, sedangkan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 477 “Seseorang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 18 tahun”

[6]  Loc cit, Fransisca Nanik Indriani, hlm 6

[7]  Bunyi teks asli ??? ??????? ???? ??? ??? ??????? Lihat kitab Al-Asybah wan Nadzair halaman 62.

[8] Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2008 hlm 110-111.

[9]     Yahya harahap, Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm 107.

[10]    Ansyahrul, Pemuliaan Peradilan (Dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum acara), Penerbit Mahkamah agung RI Jakarta 2008, Hlm 327

[11]   Lihat Surah An-Nisa ayat 21

[12]   Penjelasan Umum dari Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diantaranya berbunyi “Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah”.

[13]    Lihat UU No 1 tahun 1974 (tentang Perkawinan), 13 tahun 2003 (tentang ketenagakerjaan) , 3 tahun 1997 (tentang Pengadilan Anak), 39 tahun 1999 (tentang HAM), 23 Tahun 2003 (tentang Perlindungan Anak), dan 21 Tahun 2007 (tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

[14]   Lihat KUH Perdata (BW) pasal 330.

[15]    Tim Penyusun, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (buku II) Edisi 2013, Mahkamah Agung RI Dirjend Badilag 2011, halaman 162

[16]    Kitab Hukum Kanonik (=Codex Iuris Canonici) telah diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II, tepatnya pada tanggal 25 Januari 1983, dimana Kitab Hukum ini (KHK) merupakan pembaharuan dari Kitab Hukum Kanonik yang berlaku sejak tahun 1917 dan merupakan realisasi dari program Paus Yohanes XXIII di awal masa kepausannya, yaitu Aggiornamento Gereja.

[17]   Lihat Kitab Hukum Kanonik Gereja Katolik di www.academia.ecu

[18] Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Perlindungan_Anak_Indonesia

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh