• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday29
YesterdayYesterday121
This WeekThis Week746
This MonthThis Month2730
All DaysAll Days599210
UNITED STATES
US

MENGGAGAS KONSEP TIMETABLE DALAM PRAKTIK HUKUM ACARA PERADILAN DI INDONESIA*

Oleh : Firman Wahyudi

 

A.   Pendahuluan

Praktik hukum acara di Indonesia yang berlaku selama ini merupakan sebuah acuan bagi para Hakim dalam menjalankan proses hukum yang berlaku di persidangan. Tanpa melalui mekanisme hukum acara, maka proses persidangan tersebut dianggap menyalahi ketentuan hukum, oleh karenanya seorang Hakim dituntut untuk menguasai bahkan diharuskan hafal mempraktikkan hukum acara diluar kepala. Hukum acara merupakan sebuah proses beracara di persidangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan, hal ini tertuang dalam berbagai macam sumber hukum baik itu RB.g, HIR, KUHAP dll yang tujuannya tidak lain adalah agar persidangan itu berjalan sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik, cepat, sederhana dan biaya ringan.

Di Indonesia, hukum acara yang berlaku selama ini masih bersumber kepada KUHAP yang merupakan sebuah produk bangsa Indonesia yang telah mengalami beberapa kali revisi. Sejak awal disusun sampai sekarang KUHAP tidak mengalami perubahan sehingga masih dipertahankan dan tetap eksis dipakai oleh para Hakim Indonesia dalam melakukan proses persidangan, namun akhir-akhir ini ada wacana dari para legislator untuk merevisi bahkan membuat sebuah Undang-Undang yang tujuannya merevisi dan memperbarui hukum acara yang berlaku di Indonesia karena dinilai tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang

 
   

 

 

Kalau kita perhatikan, sekarang ini banyak media yang menyorot tentang proses acara di peradilan yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Hakim dianggap tidak menempuh prosedur beracara yang benar sehingga menimbulkan asumsi keberpihakan kepada salah satu pihak. Kalau dalam menggali hukum materiil, hakim bebas untuk melakukan penafsiran maupun kontra legem asalkan tujuannya adalah untuk menemukan dan memberikan nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi para pihak, sedangkan dalam menempuh proses persidangan Hakim dipandu dengan ketentuan hukum acara dan dilarang menyalahi hukum acara tersebut walaupun tujuannya untuk mempermudah para pihak. Ketentuan hukum acara tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak dari langkah-langkah yang merugikan dan hal tersebut merupakan doktrin yang sudah baku dan tak bisa diotak-atik, Hakim diharuskan mematuhi hukum acara tersebut dalam menjalankan proses persidangan.

 

 

        Namun di era modern sekarang, eksistensi hukum acara yang berlaku di persidangan kerapkali tak bisa difahami oleh masyarakat dan para pencari keadilan malahan dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan Hakim dalam memimpin persidangan, sebagai contoh misalnya  tundaan sidang yang dianggap sebagai bentuk memperlambat berakhirnya proses perkara apalagi dalam hal perceraian dimana keinginan isteri selaku Penggugat agar sesegera mungkin diputuskan, padahal tujuan dari tundaan tersebut adalah memberikan kesempatan kepada pihak untuk membuktikan dalil gugatannya atau memberikan hak kepada pihak lawan untuk mempertahankan haknya. Ketidaktahuan para pihak akan proses persidangan itulah yang menjadi penyebab Pengadilan dianggap tidak fair, tidak transparan bahkan dianggap sewenang-wenang kepada salah satu pihak dalam persidangan.

Di era transparansi dan reformasi saat ini sudah seharusnya Pengadilan membuat sebuah konsep persidangan yang memberikan gambaran seutuhnya tentang jalannya persidangan kepada para pihak. Konsep ini mungkin bisa kita tiru dari peradilan di Inggris dimana proses beracaranya menggunakan sebuah konsep dengan istilah “TIMETABLE”. Sebuah konsep dimana sebelum memulai proses persidangan majelis hakim membuat sebuah tabel/jadwal waktu dan agenda persidangan dari awal sampai vonis dijatuhkan. Diawal persidangan (sebelum pemeriksaan pokok perkara) majelis Hakim diharuskan menyampaikan “TIMETABLE” ini kepada para pihak dengan tujuan agar para pihak mengetahui dan memahami agenda persidangan yang akan ditempuhnya dan diharapkan dengan adanya “TIMETABLE” ini majelis Hakim dan para pihak sepakat dan berkomitmen untuk melaksanakannya sesuai dengan agenda yang mereka buat.

Dengan terobosan seperti ini diharapkan masyarakat khususnya para pencari keadilan memahami dan mengerti akan jalannya proses persidangan, karena selama ini ketidaktahuan akan proses dan jalannya persidangan itulah yang membuat publik menilai majelis Hakim sewenang-wenang dalam menjalankan proses persidangan. Tulisan ini merupakan sebuah wacana yang ditawarkan kepada para pecinta hukum di negeri ini, dengan harapan citra dan wibawa pengadilan itu benar-benar terjaga dan terpelihara serta mampu mewujudkan peradilan yang agung sesuai dengan blue print Mahkamah Agung.

B.   KONSEP TIMETABLE DAN MANAJEMEN PERADILAN MODERN

TIMETABLE terdiri dari dua kata yaitu TIME yang berarti waktu dan TABLE yang berarti tabel atau agenda. Kalau diartikan dua kata diatas mempunyai makna agenda waktu. Yang dimaksud dengan pengertian ini adalah sebuah konsep yang menguraikan tentang agenda/jadwal waktu sebuah persidangan di Pengadilan dari awal pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan.

Berbicara masalah konsep tentu tak lepas dari sebuah sistem yang mempengaruhi berjalannya sebuah konsep dan hal itu pasti berhubungan erat dengan sebuah manajemen dalam mengelola sistem tersebut. Kaitannya dengan masalah ini adalah konsep TIMETABLE tersebut merupakan sebuah konsep dalam hukum acara peradilan yang mau tak mau harus melibatkan sebuah sistem dalam institusi tersebut.

Pengadilan sebagai sebuah institusi hukum harus memiliki sebuah sistem yang dikontrol dengan manajemen yang baik dan modern dan salah satu ciri dari peradilan modern adalah adanya transparansi birokrasi dalam hal manajemen perkara kepada para pihak. Menurut Jimly As-shidqi manajemen perkara itu harus memenuhi 5 proses yaitu :

1.      Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (justice) dan kepastian hukum (legal certainty);

2.      Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani para pihak di luar kemampuannya;

3.      Menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi;

4.   Secara independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain; dan

5.    Secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.[1]

 

Untuk mengharapkan adanya perbaikan di lembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (justice seekers) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil.

Prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu. Misalnya, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari, mengapa mesti ditunggu sampai 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun. Proses peradilan berjalan independen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diintervensi untuk kepentingan politik atau ekonomi oleh pihak manapun secara tidak adil. Kecuali untuk hal-hal yang wajib dirahasiakan, maka keseluruhan proses menuju keadilan itu haruslah terbuka sehingga dapat dikontrol oleh masyarakat dan para pihak yang berperkara.[2]  

 

  Konsep TIMETABLE bertujuan untuk memberikan kepastian proses beracara di Pengadilan, sehingga para pihak tidak merasa diperlakukan sewenang-wenang dengan tundaan sidang. Selain itu dengan adanya TIMETABLE ini Hakim dan para pihak terikat untuk melaksanakannya sesuai dengan agenda yang dibuat sehingga proses persidangan dapat terukur dan terarah jalannya. Substansi yang paling penting dari kedua hal diatas adalah adanya transparansi dan keterbukaan dari Pengadilan kepada pihak berperkara sehingga pihak berperkara secara tidak langsung mengalami pembelajaran hukum, mengerti dan faham akan proses jalannya persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

 

C.   BENTUK TIMETABLE DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Dalam praktik hukum acara peradilan di Indonesia, jarang ditemukan adanya sebuah proses dimana majelis hakim memberitahukan sebuah agenda persidangan kepada para pihak. Proses pemeriksaan berjalan seadanya dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemunduran persidangan oleh hakim tanpa ditentukan tahap-tahapnya.

Menurut Yahya Harahap, konsep TIMETABLE ini dapat diterapkan dalam proses persidangan dimana konsep ini dapat dimasukkan dalam agenda putusan sela Preparatoir. Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan preparatoir atau preparator (preparatoir vonnis).

Putusan preparatoir (preparatoir vonnis) adalah salah satu bentuk putusan sela tentang persiapan mengenai jalannya pemeriksaan guna melancarkan proses persidangan hingga tercapai putusan akhir dan tidak ada pengaruhnya atas pokok perkara ataupun putusan akhir.[3]

Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan, sebelum hakim memulai pemeriksaan, terlebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap-tahap proses atau jadwal persidangan. Misalnya pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik duplik dan tahap pembuktian yang telah ditentukan agendanya dalam suatu putusan sela yang disebut putusan preparatoir dan dalam praktik hal ini jarang terjadi.[4]

Sebenarnya sesuai dengan tuntutan peradilan modern, sangat beralasan mengembangkan putusan preparatoir dengan jalan menggabung prinsip manajemen dalam sistem peradilan. Seperti yang pernah disinggung di beberapa negara misalnya di Inggris telah dimunculkan konsep TIMETABLE progam. Sebelum proses persidangan dimulai, hakim lebih dahulu menetapkan TIMETABLE persidangan secara pasti sehingga jalannya pemeriksaan telah terprogram dengan pasti pada setiap tahap pemeriksaan.

Berdasarkan TIMETABLE tersebut hakim memerintahkan agar para pihak tunduk mematuhinya serta hakim dan para pihak terikat untuk melaksanakannya. Tidak seperti yang berlaku sekarang, jadwal pemeriksaan tidak pasti tergantung pada selera hakim. Terkadang meskipun hakim sendiri yang menetapkan pemunduran sidang tanpa alasan yang masuk akal, pemeriksaan tidak dilangsungkan dan dimundurkan lagi pada hari yang lain.[5]

Dalam dunia peradilan, Hakim merupakan sentral dalam menentukan baik dan buruknya sebuah peradilan itu. Jika dalam awal penanganan perkara sudah dijumpai hal-hal yang merugikan para pihak maka endingnyapun terkesan undue proces of law, sebaliknya jika awalnya memberikan kesan yang adil dan memuaskan para pihak maka tidak mustahil Pengadilan dianggap telah melakukan due process of law sehingga ideologi fair trial yang dicita-citakan negara hukum dan demokrasi benar-benar terlaksana oleh Pengadilan itu sendiri.

Konsep TIMETABLE memang berawal di Inggris dan menjadi sebuah doktrin yang harus dilaksanakan oleh instansi Pengadilan demi terwujudnya transparansi dan pelayanan prima. Awalnya konsep ini dipakai oleh banyak perusahaan untuk mengejar target sebuah proyek sehingga timeng dan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Tanpa adanya konsep ini, sebuah proyek akan menjadi terkatung-katung tanpa arah yang pasti, kapan dimulai dan kapan berakhirnya sehingga terkesan mengambang.

Dalam dunia perusahaan keberadaan TIMETABLE merupakan sebuah acuan penting dalam menentukan kinerja sebuah perusahaan. Kapan agenda meeting dilaksanakan, melakukan loby dengan investor, presentasi produk dsb dimana hal itu semuanya telah tercover dalam sebuah konsep yang dinamakan TIMETABLE. Sebelum proyek dilaksanakan, pihak perusahaan yang diwakili oleh manajer membuat sebuah kontrak waktu dengan investor, dimana isinya menerangkan tentang agenda kerja yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam waktu-waktu tertentu dan hal itu dibakukan dalam sebuah agenda kerja. Atas dasar agenda tersebutlah kedua belah pihak melaksanakan dan mematuhinya dan keduanya terikat untuk untuk mentaatinya.

Dengan adanya TIMETABLE yang berisi detail rencana kerja, diharapkan bisa untuk menetapkan deadline, menjadikan sebagai alat koordinasi, memberikan manfaat dan penggunaan management waktu, memunculkan kompetisi intern dari personal dan karyawan perusahaan, evaluasi kinerja dan yang penting bisa mengontrol kapan aktivitas marketing diawali, diakhiri dan dievaluasi sehingga perubahan internal dan external dapat diminimalisasi.[6]

            Pengadilan sebagai institusi hukum tidak salah jika untuk menuju pelayanan prima dan transparansi birokrasi menerapkan konsep ini dalam hukum acara peradilan di Indonesia. Teknisnya sebelum melakukan persidangan majelis hakim membuat sebuah agenda persidangan untuk sebuah perkara dari awal pemeriksaan sampai amar putusan dijatuhkan disertai dengan waktu dan tanggal agenda tersebut dilaksanakan. Kemudian untuk memberitahukan kepada para pihak tentang agenda sidang yang akan ditempuh, majelis hakim sesuai dengan pasal 48 dan pasal 332 Rv membuat sebuah putusan sela preparatoir yang isinya menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses pemeriksaan sidang yang akan ditempuh. Majelis hakim dalam amar putusan sela tersebut memerintahkan kepada para pihak untuk mentaatinya sampai proses persidangan berakhir.

            Dengan konsep ini diharapkan para pihak mengerti dan memahami agenda persidangan yang akan ditempuhnya, kapan waktunya mereka melakukan mediasi, kapan waktunya mereka menjawab tuntutan pihak lawan, kapan mereka melakukan pembuktian dsb, sehingga secara tidak langsung pihak pencari keadilan juga belajar untuk menghormati lembaga peradilan dan mengerti arti sebuah tundaan persidangan  sehingga dengan mengerti dan faham diharapkan mereka juga merasa diberikan nilai equality of law oleh lembaga peradilan.

 

D.   KESIMPULAN DAN PENUTUP

Mahkamah Agung merupakan Peradilan tertinggi di negeri ini dan untuk mewujudkan visi dan misinya kedepan diperlukan sebuah motivasi dan kerja keras dari aparatnya. Transparansi birokrasi dan pelayanan prima baik dari segi yustisial maupun administrasi yustisial merupakan sebuah keharusan yang mesti dilakukan. Para pencari keadilan kerapkali menuding bahwa pengadilan dalam hal ini majelis hakim tidak berlaku fair dan sewenang-wenang dalam melakukan proses pemeriksaan persidangan. Kesan inilah yang menjadi bias opini publik terhadap lembaga peradilan sehingga memancarkan stigma negatif dikalangan masyarakat. Konsep TIMETABLE diharapkan bisa menjadi solusi bagi Peradilan untuk memberikan pencerahan kepada para pencari keadilan tentang proses jalannya persidangan. Melalui mekanisme putusan sela preparatoir diharapkan seluruh agenda dan timeng persidangan tercover dan dapat disampaikan kepada pihak berperkara. Agenda persidanganpun dari waktu kewaktu bisa terarah dan diprediksi kapan berakhir dan selesai sehingga bisa memberikan nilai kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Wallahu’alam Bis Sawab...!

 

Singkawang, 28 Dzulkaidah 1433 H

 

Penulis

 

 

Sumber Referensi

 

1.    Jimly As-Shidqi, Reformasi Tata Kelola Manajemen Peradilan, Makalah diunduh dari situs  www.jimly.com

2.    Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2011, Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag

3.    Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan), Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2008

4.    Groude International Consultant & Trainer, Merealisasikan dan Memaksimalkan Marketing Plan melalui Time Table, tulisan diunduh dari situs groude.wordpress.com



[1] Jimly As-Shidqi, Reformasi Tata Kelola Manajemen Peradilan, Makalah diunduh dari situs  www.jimly.com

[2] Ibid

[3]  Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi 2011, Mahkamah Agung RI, Dirjen Badilag, hlm. 119.

[4] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan), Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2008, hlm. 880.

[5]  Ibid.

[6]  Groude International Consultant & Trainer, Merealisasikan dan Memaksimalkan Marketing Plan melalui Tim Table, tulisan diunduh dari situs groude.wordpress.com

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh