• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday9
YesterdayYesterday129
This WeekThis Week363
This MonthThis Month2347
All DaysAll Days598827
?
UNKNOWN

WAJAH BARU PERADILAN AGAMA *

 Oleh : Firman Wahyudi

(Hakim PA Bengkayang)

 

      Sejak diketukkannya palu oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Agustus 2013, dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah kini telah berakhir. Keambiguanpun menemui titik terang. Frasa pada pasal 52 ayat (2) dan (3) UU No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian segala sengketa yang menyangkut perbankan syariah kini mutlak menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

 

        Uji materi ini bermula ketika Dadang Achmad merasa dirugikan oleh pihak Bank Muamalat karena mengalami kredit macet. Melalui akad pembiayaan tergambar klausul jika terjadi sengketa akan dibawa ke Pengadilan Negeri Bogor. Adanya Choice of Forum (pilihan forum) dalam penjelasan pasal tersebut menimbulkan kontradiktif dan ketidakpastian hukum yang  akhirnya merugikan pihak Pemohon. Majelis hakim melalui pertimbangannya menilai penjelasan pasal 52 ayat 2 dan 3 UU No 21 tahun 2008 adalah menyangkut persoalan konstitusionalitas, keberadaan Choice of Forum dalam pasal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan merugikan pihak nasabah serta unit usaha. Dampaknyapun akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal itu jelas bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 ayat 1 (D) dan UU kekuasaan kehakiman.

 

 

Tirani Kolonial

        Pengadilan Agama dalam peta perpolitikan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Segala usaha untuk mengkerdilkan peran dan kewenangan lembaga ini terus digulirkan sampai sekarang. Sebagai hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, hukum Islam dianggap sebagai ancaman bagi kolonial. Dengan dalih Teori Receptie, Snouck Hurgronje mencoba untuk mengikis eksistensi hukum Islam dan menggesernya dengan hukum adat. Pada tahun 1830, Pengadilan Agama ditempatkan dibawah pengawasan Landrad, tak pelak semua putusan yang lahir dari lembaga ini tidak serta merta bisa langsung mengeksekusi putusannya sendiri tapi harus mendapatkan pengukuhan dulu dari Landrad. Politik hukum ini terus berlangsung hingga era kemerdekaan.

      Pasca kemerdekaan, usaha untuk mempreteli Pengadilan Agama juga masih gencar. Hal ini terlihat dalam UU No 7 tahun 1989 dimana umat Islam masih diberikan hak opsi dalam menyelesaikan sengketa waris. Di era reformasi, wacana untuk menambah kewenangan Pengadilan Agamapun selalu identik dan dikaitkan dengan pendirian negara Islam. Pengadilan Agama selalu dicurigai akan membawa dampak negatif jika porsi kewenangannya terlalu besar sehingga akan memberikan ruang kepada publik untuk menerapkan seluruh hukum Islam dalam tatanan hidup bermasyarakat. Ketakutan inipun terus berlanjut dan menimbulkan stigma miring tentang eksistensi dan kewenangan Pengadilan Agama khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Tantangan dan Peluang Kedepan

      Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konsitusi yang bernomor 93/PUU-X/2012 tentunya akan membuat babak baru bagi Pengadilan Agama. Stigma yang kerapkali muncul ditengah masyarakat bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga klas dua yang hanya mengurus NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) kini harus digeser mindsetnya. Hakim-hakim PA bukanlah penghulu, bukan sekedar tukang cerai dan bagi harta, tapi mereka adalah Hakim dimata hukum dan ulama dimata umat, mereka ditantang untuk membuktikan kompetensi barunya dibidang ekonomi syariah. Kompetensi yang memang mereka miliki sejak awal dan menjadi hak mereka untuk memutuskannya.

     Tentunya untuk menghadapi kompetensi baru tersebut ada beberapa hal yang harus dibenahi oleh Mahkamah Agung, diantaranya Pertama dengan meningkatkan seluruh SDM aparatur Peradilan Agama khususnya para Hakim yang akan bergelut dengan ekonomi syariah. Memang sejak tahun 2009 Dirjen Badilag telah melakukan kerjasama dan MoU dengan negara Timur Tengah diantaranya Saudi Arabia dan Sudan dalam bentuk tugas belajar, pelatihan dan Short Course (kursus singkat). Kerjasama ini terus ditingkatkan hingga kejenjang doktoral. Kedua Mahkamah Agung harus membuat sebuah aturan tentang hukum acara ekonomi syariah yang hukum materiilnya sudah ada dalam bentuk KHES. Selama ini yang menjadi pegangan adalah hukum acara perdata murni. Ketiadaan aturan hukum acara khusus bagi para hakim untuk melaksanakan persidangan kerapkali membingungkan padahal PA adalah lembaga khusus yang menangani sengketa orang muslim. Kalau hukum acara dan materiilnya sudah ada, MA tinggal menuangkan kedua produk tersebut dalam sebuah aturan berbentuk PERMA. Ketiga Melihat antusias dan berkembangnya volume masyarakat dalam melakukan praktik syariah tentunya menimbulkan polemik di tingkat daerah, karena itu Mahkamah Agung sebaiknya menginstruksikan seluruh satker agar membuat majelis adhoc yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah di daerah.

      Putusan Mahkamah Konstitusi diatas merupakan amanat konstitusi yang harus kita kawal dan jaga eksistensinya. Inilah momentum yang tepat untuk membuktikan bahwa Pengadilan Agama bukanlah pengadilan klas dua yang terpinggirkan dan hanya mengurus masalah rumah tangga dan umat. Keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tentunya akan memperkokoh eksistensi Pengadilan Agama dalam skala etalasi nasional dan internasional.

* Tulisan ini telah dimuat diharian Banjarmasin Post pada tanggal 9 September 2013

 

 
   

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh