• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday30
YesterdayYesterday121
This WeekThis Week747
This MonthThis Month2731
All DaysAll Days599211
UNITED STATES
US

MENAFSIRKAN DELIK SANTET DALAM RUU KUHP

Oleh : Firman Wahyudi

 

         Diantara isu yang menarik dari RUU yang sedang digodok oleh anggota legislasi adalah tentang delik santet. Memang santet adalah sesuatu hal yang magic dan bersifat irrasional dimana pembuktiannya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan karena materi hukum adalah sesuatu yang konkret sedangkan santet sifatnya abstrak dan diluar fakta empirik. Hal inilah yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat sehingga studi bandingpun dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya.

Jika kita lihat penjelasan Pasal 293 maka sesungguhnya maksud pembentuk undang-undang merumuskan pasal tersebut adalah untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic). Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun santet sehingga misi pembentuk undang-undang mencantumkan ketentuan Pasal 293 dalam RUU KUHP adalah untuk meminimalisasi praktik-praktik perdukunan.

 

            Pasal 293 ayat (1) RUU KUHP selengkapnya berbunyi "setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV". Jika kita telaah secara cermat rumusan pasal tersebut, maka sesungguhnya unsur kekuatan gaib itu tidak dirumuskan dalam bentuk perbuatan (kata kerja) karena unsur yang menunjukan bentuk perbuatan dalam pasal tersebut adalah "menyatakan dirinya", "memberitahukan", "menimbulkan harapan" "menawarkan" dan "memberikan bantuan jasa", sedangkan kekuatan gaib itu hanyalah sebatas obyek (konten) dari perbuatan si pelaku dalam bentuk pernyataan diri.

 

 

            Memang harus kita akui bahwa unsur "kekuatan gaib" dalam Pasal 293 adalah unsur yang multitafsir sehingga membuat para pakar dan ahli-ahli hukum terjebak oleh keberadaan unsur tersebut, sepintas orang yang membaca rumusan Pasal 293 langsung berkesimpulan bahwa kekuatan gaib telah ditarik oleh pembentuk undang-undang kedalam ranah hukum yang sebenarnya sarat dengan logika pembuktian secara rasional, maka tidak heran jika kebanyakan orang mempertanyakan tentang bagaimana cara membuktikan kekuatan gaib dengan metoda pembuktian secara hukum? Inilah barangkali yang sering kita dengar dalam diskusi-diskusi di berbagai media menyangkut eksistensi Pasal 293 RUU KUHP, padalah jika kita cermat dalam membaca rumusan Pasal tersebut, maka sebenarnya kekuatan gaib itu bukanlah unsur pokok dari tindak pidananya melainkan hanya obyek dari pernyataan diri si pelaku.

            Sebagai contoh perbuatan materiil yang dapat dipidana dengan Pasal 293 tersebut antara lain misalnya: "A berkata kepada B dan C bahwa ia memiliki kekuatan gaib dan bisa membuat orang lain mati dengan kekuatan itu", yang harus dibuktikan bukanlah bagaimana bentuk kekuatan gaib itu melainkan apakah benar A telah berkata kepada B dan C seperti itu? jadi sama sekali tidaklah sulit untuk bisa membuktikannya karena cukup B dan C bersaksi di pengadilan bahwa benar A telah berkata ia memiliki kekuatan gaib dan dapat membuat orang lain mati dengan kekuatan itu kepada B dan C, maka tindak pidana dalam Pasal 293 telah dianggap terbukti. Jadi fokus kriminalisasi dalam Pasal 293 ditekankan pada perbuatan menawarkan/memberikan jasa dengan ilmu santet untuk membunuh atau mencelakakan orang lain bukan pada substansi santetnya itu sendiri. (Sarifuddin Suring).

            Berbeda halnya jika Pasal 293 itu dirumuskan sebagai berikut:
"Setiap orang yang menyantet atau melakukan santet terhadap orang lain dipidana penjara paling lama 5 tahun" maka materi santet itu harus dibuktikan karena ia dirumuskan dalam bentuk perbuatan. Tidak mungkin undang-undang dirumuskan dalam bentuk seperti itu karena rumusan seperti itu akan memaksa hukum untuk menjangkau wilayah-wilayah yang non ilmiah.

Pasal 293 dalam RUU KUHP sebenarnya mirip dengan Pasal 546 ayat (1) KUHP yang berbunyi "barangsiapa menjual, menawarkan menyerahkan membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat penangkal atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian" coba perhatikan kata "yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian" jika kita tidak cermat memaknai kalimat tersebut, maka kita akan tersesat seakan-akan yang harus dibuktikan adalah "kesaktiannya" padahal kesaktian itu hanya merupakan obyek dari perkataan si pelaku. Jadi sebenarnya Pasal 293 RUU KUHP itu merupakan tindak pidana tentang informasi yang menyesatkan meskipun tidak pula bisa kita katakan sama persis dengan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

Suatu perbuatan dirumuskan sebagai tindak pidana karena perbuatan itu telah nyata-nyata meresahkan masyarakat dan menimbulkan terganggunya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang menjadi persoalan dalam ketentuan Pasal 293 RUU KUHP adalah menyangkut apakah pernyataan seseorang tentang kepemilikan kekuatan gaib telah menimbulkan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat menjadi terganggu? Memang keberadaan santet di Indonesia telah menjadi fenomena sosial di masyarakat, sehingga menimbulkan miss persepsi dan miss interaksi diantara komponen masyarakat, sebagai contoh terjadinya tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet padahal itu baru sebatas dugaan dan prasangka masyarakat, atau maraknya iklan-iklan di majalah klenik yang menawarkan jasa kepada masyarakat untuk melakukan santet. Konflik persepsi di masyarakat tidak berada dalam dimensi supranatural karena yang dijangkau oleh hukum bukan materi santet atau ilmu gaibnya, namun semata hanya ditujukan pada hubungan-hubungan sosial yang terganggu oleh adanya pernyataan atau informasi menyesatkan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka tidak pada tempatnya jika kita mempersoalkan tentang bagaimana membuktikan ilmu santet dengan media pembuktian secara hukum, karena meskipun Pasal 293 RUU KUHP mengandung unsur ilmu gaib, namun pokok perbuatan materiilnya bukan pada substansi santet dan ilmu gaibnya akan tetapi pada proses perbuatan dalam bentuk pernyataan diri atau penawaran jasa. Masyarakat seharusnya bisa mendapatkan informasi yang lebih proporsional menyangkut esensi Pasal 293 ini agar tidak salah mengartikan substansi Pasal 293 RUU KUHP tersebut. Wallahu’alam.

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh