• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday9
YesterdayYesterday129
This WeekThis Week363
This MonthThis Month2347
All DaysAll Days598827
?
UNKNOWN

Oleh : Firman Wahyudi*

 

Pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mencapai keadilan dan tegaknya pilar-pilar hukum di Republik ini semakin mendapat sorotan publik terlebih ketika ia menjadi isu sentral dalam menangani sebuah kasus besar. Pihak yang pro maupun kontra terhadap sebuah Putusan seharusnya legowo dalam menerima apapun bentuk Putusan yang diketukkan oleh Hakim dalam persidangan. Jika pihak yang kalah dan kontra terhadap putusan yang dijatuhkan, hukum acara kita sudah mengatur masih ada upaya hukum lain yang ditempuh atas ketidakpuasan tersebut melalui banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.

 

Namun kenyataan yang ada dilapangan malah tidak demikian, upaya hukum tersebut malah diabaikan dan tidak dipergunakan dengan sebaiknya. Masyarakat kita lebih cendrung anarkis dan main hakim sendiri terlebih ketika proses persidangan berlangsung. Sebagai contoh ringan terjadinya perusakan gedung Pengadilan Negeri Temanggung (2010) yang dipicu ketidak puasan massa atas putusan lima tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama, pembunuhan terhadap hakim di ruang sidang Pengadilan Agama Sidoarjo (2005) dan yang masih hangat dalam ingatan kita peristiwa pembacokan kepada terdakwa suap Jaksa Sistoyo sesaaat usai sidang di Pengadilan Tipikor Bandung (2012), sekalipun hal itu tidak ditujukan kepada Hakim namun peristiwa tersebut terjadi di ruang sidang Pengadilan.

 

 

Penistaan/penghinaan tersebut bukan hanya terjadi dalam perkara yang mendapatkan perhatian publik namun juga terjadi pada kasus kejahatan biasa bahkan juga terjadi pada kasus perdata. Bentuk penghinaan tersebut beragam seperti membuat gaduh, demontrasi di ruang sidang pengadilan, lempar sandal, membakar sarana pengadilan, melontarkan ejekan dan mencaci maki hakim sampai bentuk kekerasan fisik dan pembunuhan bahkan  ada yang melepaskan 3 karung ular berbisa di ruang Pengadilan, padahal independensi hakim sudah sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, pasal 1 UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 32 (5) UU No 3 /2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20 A (d) UU No 18/2011 tentang Komisi Yudisial, namun dalam UU tersebut maupun KUHP tidak ada satu pasalpun secara tegas mengatur sangsi tegas mengenai intervensi terhadap putusan hakim baik yang berupa penghinaan maupun penistaan terhadap lembaga Pengadilan.

Pada dasarnya munculnya sikap penistaan/pelecehan terhadap lembaga Pengadilan itu disebabkan karena empat hal yaitu pertama adanya pemaksaan rasa keadilan atas nama kelompok atau pribadi, kedua adanya ketidakpuasan pencari keadilan terhadap aparat penegak hukum seperti terjadinya tebang pilih terhadap terdakwa/tergugat, ketiga proses sidang yang berlarut-larut seperti proses acara persidangan yang selalu ditunda tanpa alasan yang masuk akal ataupun putusan hakim yang tidak mempunyai kualitas dan keempat tidak obyektifnya Hakim dalam memeriksa para saksi, terdakwa/tergugat dan mengabaikan fakta di persidangan.

Jika persoalannya karena tidak puas dengan putusan Hakim, pencari keadilan bisa menggunakan upaya hukum lain yang lebih tinggi seperti banding, kasasi ataupun peninjauan kembali. Sebaliknya jika persoalannya terletak pada sikap dan pribadi hakim itu sendiri baik di dalam maupun di luar persidangan seperti ada unsur menerima suap dan main perkara maka oknum Hakim tersebut bisa dilaporkan kepada atasannya di Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial bukan dengan cara-cara anarkis dan kekerasan.

Ide pembentukan UU contempt of court (Penistaan/Pelecahan terhadap Pengadilan) sudah lama digulirkan namun sampai sekarang belum juga diwujudkan, entah mengapa dan apa yang menjadi penyebabnya masih belum jelas, karena sistem hukum kita menganut sistem Civil Law dimana wibawa Hakim amat rendah terlebih dipicu oleh rendahnya gaji dan kesejahteraan yang diberikan negara kepada para Hakim sehingga dalam hal ini Hakim rentan terpengaruh dan dipengaruhi oleh pihak berperkara lewat putusannya. Yang penting untuk menjaga wibawa Pengadilan agar memiliki martabat yang mulia sebagaimana amanat UU sudah saatnya lembaga eksekutif dan legislatif melahirkan sebuah aturan yang bisa melindungi harkat martabat serta wibawa Pengadilan di mata pencari keadilan dan yang menjadi salah satu syarat agar Pengadilan menjadi independen adalah para Hakimnya terbebas dari ancaman teror dan ketakutan...!

 

*Penulis Hakim pada Pengadilan Agama Bengkayang


Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh