• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday197
YesterdayYesterday207
This WeekThis Week404
This MonthThis Month3220
All DaysAll Days679580
?
UNKNOWN

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang

alt

SAY NO TO KORUPSI : Foto Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Bengkayang Pada Acara

Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Bengkayang, 21 Januari 2019 - Bagi Pengadilan Agama Bengkayang Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini telah sejalan dan Senafas dengan Visi Pengadilan Agama Bengkayang yaitu Mewujudkan Pengadilan Agama Yang Bersih dan Bermartabat Menuju Peradilan Agama Yang Agung.

Namun Ketua Pengadilan Agama Bengkayang mengingatkan serta berharap bahwa Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas ini tidak hanya menjadi seremonial saja ataupun hanya berhenti pada Deklarasi ini saja, Tetapi yang jauh lebih dan sangat pentingnya bagaimana kita benar-benar mengaplikasikanya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sehingga manfaatnya dapat dirasakanlangsung oleh masyarakat terutama pencari keadilan di Pengadilan Agama Bengkayang.

alt

Foto Wakil Bupati ( Agustinus Naon, S.Sos ) Saat Memberikan Kata Sambutan

alt

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang ( Hj. Andriani, S.Ag ) Saat Menyampaikan Sambutan Pada Acara

DEKLARASI PENCANANGAN PEMBANGUNA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementrian atau Lembaga dan Pemda yang pimpinan dan jajaranya mempunyai nilai atau komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi ( WBK ) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ( WBBM ) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu demi mewujudkan niat serta tekad tersebut Pengadilan Agama Bengkayang pada hari senin, 21 Januari 2019 telah melaksanakan kegiatan " Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas".

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Bengkayang ( Hj. Andriani, S.Ag ) mengatakan pembangunan Zona Integritas ini sudah menjadi komitmen bersama dari seluruh jajaran Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Termasuk Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi negara beserta seluruh tingkatan peradilan dibawahnya. Ditambahkan pula oleh Ibu Hj. Andriani, S.Ag bahwasanya Pengadilan Agama Bengkayang telah resmi berkantor di Kota Bengkayang mulai 5 November 2018 yang mana sebelumnya berkantor di Kota Singkawang, Untuk itu dalam kesempatan ini juga dipergunakan sebagai ajang silaturahmi resmi seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkayang dengan unsur FORKORPIMDA yang ada di Kabupaten Bengkayang.

Rapat Koordinasi Persiapan Deklarasi Zona Integritas, WBK dan WBBM

Bengkayang, 17 Januari 2019 Bertempat DI Pengadilan Agama Bengkayang tepatnya di ruang sidang 1 Rapat Koordinasi Persiapan Deklarasi Zona Integritas, WBK dan WBBM di pimpin oleh Hj. Andriani, S.Ag ( Ketua P.A Bengkayang ) di damping Sekretaris P.A Bengkayang Abdul Ghoni, S.Ag, S.H.I (kanan) dan Ketua APM P.A Bengkayang M Lukman H, S.Ag (kiri) dan dihadiri oleh seluruh Pegawai maupun tenaga Honorer P.A Bengkayang. Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Deklarasi Zona Integritas, WBK dan WBBM ini Pimpinan P.A Bengkayang selaku pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal yang menyangkut persiapan pelaksanaan acara yang Insya allah akan di laksanakan Senin 21 Januari 2019.

altalt

Bekti Utami, Ketua KPPN Singkawang sampaikan sambutan

Selasa, 15 Januari 2019 KPPN Singkawang selaku Kuasa Bendahara Umum Negara sosialisasikan PMK 178/PMK.05/2018 dan PMK 196/PMK.05/2018.

PMK 178/2018 merupakan perubahan PMK Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perubahan yang disebutkan dalam PMK tersebut diantaranya adalah bahwa Uang Persediaan dapat berupa Uang Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Sedangkan tata cara pembayaran dan penggunaan kartu kredit pemerintah diatur dalam PMK 196/2018.

Bekti Utami, Kepala KPPN Singkawang dalam arahannya menyampaikan agar para Kuasa Pengguna Anggaran beserta TIM Keuangga dalam pelaksanaan Anggaran agar berpedoman pada PMK ini. Pelajari dengan seksama aturannya agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya

Ucapan terima kasih kepada seluruh satuan kerja mitra KPPN Singkawang yang telah bekerja sama dalam pelaksanaan Anggaran Tahun 2018. Capaian progres indikator pelaksanan anggaran 94,62%. Namun nilai ini masih belum final karena beberapa satker masih dalam prores penyelesaian anggaran pagu minus khususnya belanja pegawai, tambahnya.

alt

Tim KPP Pratama Singakawang sosialisasikan SPT

Dalam kesempatan tersebut, KPP Pratama Singkawang juga menyampaikan tentang kewajiban menyampaikan SPT Tahunan bagi masing-masing Aparatur Sipil Negara (ASN). Kewajiban menyampaikan laporan ini sesuai edaran KEMENPAN-RB Nomor 8 Tahun 2015. Laporan SPT disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2019 dan keterlambatan penyampaian dapat dikenai denda. Laporan dapat disampaikan secara online dan real time melalui Aplikasi e-filing pada website DJP.

Dalam acara tersebut, Pengadilan Agama Bengkayang mengutus Abdul Ghoni, S,Ag, SHI selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Juanti, SE selaku PPK dan Siti Lisna Wati, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran.(ghan's)

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png