• banner gratifikasi.png
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png
  • web banner 2019.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 3.muhlis.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • yudhi septiandy s.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday4
YesterdayYesterday135
This WeekThis Week986
This MonthThis Month3311
All DaysAll Days706920
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang

 

Dirjen berfoto bersama Pimpinan PA Cianjur, Kader PEKKA dan yang mewakili masyarakat pencari keadilan (memegang map berisi Putusan PA), setelah selesai dialog di PEKKA Centre.

 

Cianjur, Badilag.net


Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, tak henti-henti  melakukan upaya peningkatan pelaksanaan program “Justice For The Poor” (J4P). Hari ini, Rabu (26/1), setelah melakukan audiensi dengan Kepala Desa Sukanagalih, Dirjen mengunjungi PEKKA Centre, yang  berlokasi sekitar 1 km dari Balai Desa. Di PEKKA Centre, yang merupakan bangunan mungil 100an m2 di atas tanah seluas 289 m2, ini Dirjen melakukan peninjauan gedung dan fasilitasnya, dialog dengan para kader PEKKA, silaturahmi dengan pencari keadilan yang difasilitasi PEKKA dan menyaksikan penyerahan Keputusan PA, dari KPA kepada 5 orang pencari keadilan tersebut. “Subhanalloh”, gumam Dirjen mengekspresikan rasa kagumnya,  setelah usai melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan PEKKA. Nyonya Wahyu Widiana yang turut mendampingi suami dalam kunjungan ini juga mempunyai kesan mendalam dan salut atas keikhlasan dan kegigihan para kader PEKKA dalam melakukan pemberdayaan perempuan yang mayoritasnya terdiri dari kalangan yang kurang mampu.

 

Kader PEKKA menyerahkan cinderamata sebagai hasil karya anggota PEKKA, kepada Ny. Wahyu Widiana, seusai dialog.

 

Syarikat PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga)

Sebagaimana sering diberitakan pada situs ini, PEKKA adalah sebuah syarikat atau perhimpunan non profit yang bertujuan antara lain untuk memberdayakan perempuan yang kurang mampu, menjadi mandiri dan mempunyai akses serta kontrol atas kehidupannya sendiri dan kehidupan sosialnya. PEKKA tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Kini masih terus dilakukan upaya pengembangan organisasi agar eksis di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Di Cianjur sendiri, menurut Bu Euis, Ketua Syarikat PEKKA Jawa Barat yang juga berdomisili di Cianjur, PEKKA berdiri tahun 2002 di 5 desa, terdiri dari 8 kelompok. “Kini, sudah ada di 3 kecamatan, terdiri dari 21 kelompok dan anggotanya berjumlah 431 orang”, jelasnya. “Semula, kegiatannya hanya simpan pinjam. Kini, sudah merambah kepada masalah pemberdayaan ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan koperasi, pendidikan anak usia dini dan peningkatan kesadaran hukum”, tambahnya lagi. “PEKKA sangat dekat dan mendapat dukungan dari jajaran PEMDA, seperti Bupati, Camat, Kades, unit kerja terkait lainnya”, jelas Bu Ade Yayat, sebagai Ketua Syarikat PEKKA Kabupaten Cianjur, yang dalam acara kunjungan Dirjen, bertindak sebagai pemandu acara.


Memang, keikhlasan dan kegigihan kader-kader PEKKA patut diacungi jempol. Pembangunan PEKKA Centre yang mungil, bersih, dan sangat layak dijadikan pusat kegiatan, merupakan contoh dari segi upaya fisik, betapa gigihnya Ibu-ibu kader PEKKA ini. Bangunan ini dijadikan pusat kegiatan PEKKA Cianjur, bahkan PEKKA Jawa Barat. Dari segi non fisik, kepercayaan diri dan keberanian para anggota PEKKA dalam mengemukakan pendapatnya terlihat jelas. Demikian pula kesadaran hukum, misalnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga, di beberapa daerah, nampak jelas peningkatannya. Kader PEKKA dimana-mana selalu bersemangat dan kompak. “Saya yakin Ibu-ibu ini sudah merasakan betapa nikmatnya melakukan pertolongan terhadap sesama”, tegas Dirjen. Selain Bu Euis dan Bu Ade, nampak juga hadir  Bu Imas, Bu Umi, Bu Yoyoh, Bu Tika, Bu Nina, Bu Cucu, Bu Deti dan kader-kader lainnya.

 

Dudung Abd. Halim, KPA Cianjur, menyerahkan Keputusan PA kepada pencari keadilan dari  anggota PEKKA, setelah usai silaturahmi di PEKKA Centre.

 

Pengadilan Agama, PEKKA dan Justice for The Poor.

Ada kesamaan program di antara dua institusi ini. Program pelayanan hukum, khususnya bagi orang yang tidak mampu, -yang biasa dikenal dengan  istilah Justice for The Poor (J4P)-, kini sedang giat-giatnya dilaksanakan, baik oleh PA maupun oleh PEKKA. “Jika kedua institusi ini bersinergi, didukung oleh PEMDA, MA dan instansi terkait lainnya, saya yakin program J4P akan sukses dan orang-orang miskin akan  banyak tertolong”, kata Dirjen kepada Badilag.net. Kolaborasi PA Cianjur dan PEKKA adalah salah satu contoh. Atas dukungan berbagai pihak, PA Cianjur pada 3 bulan terakhir tahun lalu saja dapat menyelesaikan 196 perkara prodeo, yang 150 di antaranya difasilitasi PEKKA.

Pada tahun 2011, PTA Bandung mengalokasikan dana pada PA Cianjur  untuk menyelesaikan 500 perkara prodeo. “Angka itu, saya optimis dapat terlampaui. Sebab, kepada PEKKA Cianjur ini saja sudah banyak masyarakat yang kurang mampu yang berlokasi di daerah-daerah terpencil, menyatakan mempunyai masalah hukum keluarga yang belum dapat diseleseikan karena tidak mempunyai biaya”, kata Bu Siti Hasanah, salah satu kader PEKKA yang banyak aktif di lapangan. 


“Saya ingin sekali melihat lapangan dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar program J4P ini dapat dilaksanakan dengan berhasil”, tambah Dirjen sambil menegaskan itulah alasan melakukan kunjungan ke Kades dan PEKKA Centre. Lebih lanjut Dirjen menyatakan ingin sekali ada satu atau beberapa daerah yang dapat dijadikan model pelaksanaan J4P ini, yang didukung oleh semua pihak terkait. “Saya melihat, Cianjur adalah salah satu daerah yang sangat potensial untuk dijadikan model ini”, kata imbuhnya. Dirjen melanjutkan, anggaran PA secara nasional tahun 2011 untuk melaksanakan sidang keliling, pelayanan perkara prodeo dan penyelenggaraan Posbakum, secara signifikan lebih banyak jika dibandingkan tahun 2010. “Oleh karena itu, saya minta agar seluruh PA melakukan kordinasi dengan PEMDA, LSM seperti PEKKA, instansi terkait dan tokoh masyarakat. Saya yakin, kalau ini dilakukan dengan baik, maka program J4P akan berhasil dengan baik pula”, ungkapnya. Apalagi, program J4P kini merupakan program yang didukung oleh berbagai pihak. Sejak Presiden, Ketua MA, Bappenas, Kementerian terkait dan PEMDA, semuanya serentak memogramkan J4P ini. “Pelaksanaannya di lapangan, bagaimana? Itulah tugas kita”, tegas Dirjen.

 

sumber : badilag.net

Jakarta l badilag.net


Setelah hampir empat tahun menjadi payung hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 akhirnya direvisi. Pada 5 Januari 2011 lalu, Ketua MA Harifin Tumpa menerbitkan SK Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. “Warga peradilan agama, termasuk Badilag sendiri, harus mempelajari SK KMA yang baru terbit ini. Isinya sangat penting. Ini semua demi meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan informasi, sebagaimana sudah berjalan di Peradilan Agama selama ini,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, kemarin.


Melalui SK ini , Ketua MA menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen MA dalam rangka reformasi birokrasi. Pedoman ini perlu ditetapkan, lantaran SK 144/2007 sudah tidak relevan lagi. Setelah SK tersebut terbit, muncul peraturan perundang-undangan lain yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di samping itu, dalam dua tahun terakhir terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


“Pedoman ini merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan peradilan,” tulis Ketua MA dalam SK tersebut. Menurut Ketua MA, pedoman ini perlu disusun untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.


Ketua MA juga menyatakan bahwa Pedoman ini memiliki konsekwensi hukum bila tidak dilaksanakan. Petugas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan UU 14/2008 tentang KIP serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

(sumber : badilag.net)

 

Banyumas l badilag.net (7/1/2011)

Momentum pergantian tahun tidak disia-siakan PA se-ekskaresidenan Banyumas. Awal tahun 2011 ini mereka manfaatkan untuk membenahi pelayanan publik, khususnya dalam hal pemberian informasi publik melalui website. Langkah progresif ini mendapat perhatian serius dari Badilag. Dirjen Badilag Wahyu Widiana, ketika melakukan pembinaan di PA Banyumas, Jumat (7/1/2011), menyatakan apresiasinya terhadap komitmen dan pencapaian yang diraih PA se-ekskaresidenan Banyumas dalam membenahi website.


“Kami terus memantau perkembangan rekan-rekan di daerah, termasuk juga PA-PA se-ekskaresidenan Banyumas. Kami baru saja melakukan penilaian ulang terhadap website di daerah ini. Hasilnya sangat menggembirakan,” kata Dirjen, dalam kegiatan bertajuk “Orientasi Teknologi Informasi bagi Pejabat dan  Pengelola Website Pengadilan Agama Se Koordinatorat Banyumas.” Pekan lalu sebuah tim dari Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Badilag melakukan penilaian ulang terhadap website PA se-ekskaresidenan Banyumas yang meliputi PA Purwokerto, PA Banyumas, PA Banjarnegara, PA Purbalingga dan PA Cilacap.


Paramater yang dipakai dalam melakukan penilaian sama dengan parameter yang pernah digunakan NLRP (National Legal Reform Program) tahun lalu. Ada 16 item yang dinilai, dengan poin maksimal 32. Dari penilaian itu, seluruh PA di wilayah ini berhasil menuai penambahan poin yang signifikan. Berdasarkan penilaian NLRP, PA Purwokerto mendapat 14 poin. Kini PA tersebut berhasil menyabet 30 poin. PA Banyumas, yang sebelumnya hanya mendapat 8 poin, sekarang mendapat 27 poin. PA Purbalingga juga berhasil mengatrol nilai. Sebelumnya, PA ini hanya meraup 5 poin, tapi sekarang mampu menggondol 14 poin. PA Banjarnegara juga mendapat kenaikan poin, walaupun tak terlalu banyak. Sebelumnya, PA  Banjarnegara  memperoleh 12 poin. Kini, PA tersebut mendapat 13 poin. Sementara itu, PA belum bisa dinilai ulang lantaran website ini sedang mengalami kendala teknis sehingga untuk sementara tidak bisa diakses. Pada penilaian yang dilakukan NLRP, PA Cilacap memperoleh 19 poin.


“Perkembangan ini sangat bagus. Tinggal istiqomah saja,” tutur Dirjen Badilag. Lebih jauh, Dirjen berharap pencapaian ini dapat diikuti oleh PA-PA lainnya, khususnya PA-PA di Jawa Tengah. “Sebab, berdasarkan penilaian NLRP, nilai rata-rata secara nasional adalah 11,1 poin, tapi rata-rata Jateng hanya 9,1 poin,” tandasnya.

Ketua PTA Ikut Bangga

Melihat perkembangan ini, Ketua PTA Semarang, Chatib Rasyid, mengaku turut bangga. “Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih. Kami akan dorong PA-PA lain di wilayah PTA Semarang untuk mengikuti apa yang diraih PA-PA se koordinatoriat Banyumas,” tuturnya. Ketua PTA Semarang mengingatkan, TI memang tidak termasuk dalam tupoksi, namun TI dapat menampilkan profil dan wajah pengadilan agama yang sesungguhnya. Dengan demikian, TI memiliki kedudukan yang vital, terutama dalam hal pelayanan publik.

 

 

Menurut Ketua PTA Semarang, website di tiap PA sangat berguna dalam hal pembinaan dan pengawasan. “Dengan adanya website di setiap PA, pembinaan dan pengawasan itu tidak mesti ke daerah. Bisa melalui laporan, bisa lewat website,” tandasnya. Ketua PA Banyumas, Waluyo, berterima kasih atas perhatian dan motivasi yang diberikan Dirjen Badilag. Dia menyatakan, secara umum kondisi website di PA-PA sewilayah PTA Semarang kurang bagus. “Kondisi inilah yang membuat kami bertekad untuk selalu berbenah,” ujarnya.

(sumber : www.badilag.net)

Dirjen Badilag sedang memberikan ceramah umum, Jumat (24/12) sore, di Kampus IAIN Sumatera Utara, Medan. Duduk dari kanan: Rektor, Prof.Dr. Nur Fadhil Lubis, MA; KPTA, Drs. H. Soufyan M.Saleh, SH; Dekan Fak. Syari’ah, Dr.HM Jamil, MA dan KPA Binjai, Drs. H. Almihan, SH, MH.

 

Medan | Badilag.net

“Mahasiswa dan civitas akademika lainnya dipersilahkan untuk memonitor pelaksanaan pelayanan yang dilakukan peradilan agama. Kami senang, jika ada kerjasama, atau kegiatan Kuliyah Kerja Sosial dari Mahasiswa yang bertujuan untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh peradilan agama”. Itulah di antara kata-kata Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, ketika memberikan ceramah umum tentang “Peluang dan Tantangan Mahasiswa dan Alumni Fak. Syari’ah Sebagai Praktisi Hukum di Badan Peradilan”, pada Pelatihan Keadvokatan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara, di Medan, Jumat (24/12) sore. Ceramah yang diikuti oleh sekitar 80 orang ini, dihadiri pula oleh Rektor, Dekan Fak Syari’ah, guru besar dan para dosen, serta KPTA dan beberapa KPA.


Pelayanan PA Masih Dinilai Belum Memuaskan.


“Saya tahu banyak program Badilag untuk meningkatkan pelayanan di PA secara nasional. Tapi di lapangan, masih terjadi hal-hal yang belum memuaskan masyarakat pencari keadilan”, Dr. Nursiah, seorang dosen alumni Mc.Gill University Canada memberikan komentar dalam sessi tanya jawab. Dosen yang juga pegiat di Pusat Studi Wanita ini merinci sekilas tentang hal-hal yang perlu dibenahi, seperti beberapa putusan majlis PA yang ‘unexecutable’, terutama yang berkaitan dengan hak-hak (bekas) isteri atau anak. Pelayanan yang kurang menyenangkan dari aparat PA dan bertele-telenya proses sehingga memakan waktu yang sangat lama, juga jadi kritikan dosen energik yang 18 tahun lalu pernah kenal dengan Dirjen, ketika yang bersangkutan mengikuti pelatihan persiapan studi ke luar negeri, di mana Dirjen –pada saat itu masih sebagai Kepala Subdit- menjadi salah satu fasilitatornya.

Kritikan itu ditanggapi positif oleh Dirjen. “Saya senang ada kritikan yang terus terang dari kampus atau masyarakat lainnya”, katanya. “Saya mohon kalau ada pelayanan dari kawan-kawan di PA yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan sikap, keuangan atau integritas, silahkan laporkan kepada KPA, KPTA atau kepada Badilag. Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti”, pinta Dirjen. “Tapi kalau ketidakpuasan itu disebabkan karena prosedur ketentuan peraturan perundangan, kami harap masyarakat memahaminya, atau menyampaikan kepada pembuat peraturan perundang-undangan itu”, katanya lagi.

Dirjen berusaha menghimpun masukan-masukan dari masyarakat luas tentang pelayanan yang diberikan PA. Bahkan survey tentang kepuasan para pengguna pengadilan berskala besar secara nasional pernah dilakukan, kerjasama dengan donor dan peneliti independen, pada tahun 2007 dan 2009.

 


Sebagian Peserta

 

Peluang dan Tantangan Alumni Fakultas Syari’ah (FSy)


Dirjen menjelaskan bahwa peluang alumni FSy kini semakin terbuka. “SDM yang diperlukan oleh Peradilan Agama (PA) pada umumnya merupakan alumni FSy. Bahkan alumni FSy ini, tidak saja dapat menjadi hakim dan aparat PA, tapi juga menjadi Hakim Agung, atau pejabat di Mahkamah Agung”. “Kini banyak alumni FSy yang menjadi pegawai dan pejabat di MA, bahkan menjadi hakim agung dan beberapa unsur pimpinan MA”, tambah Dirjen. Lebih luas dari itu, kata Dirjen, alumni FSy dapat mengisi profesi-profesi lainnya yang berhubungan dengan dunia peradilan, seperti menjadi pengacara, arbiter dan mediator. Dirjen juga menjelaskan tentang program Badilag yang berkaitan dengan mediasi dan pos bantuan hukum, yang kini sedang digalakkan. Program ini banyak memerlukan peran alumni FSy.


Namun demikian, kata Dirjen, tantangannyapun semakin besar. Persaingan di antara para alumni FSy, bahkan dengan alumni Fakultas Hukum (FH), semakin ketat. “Oleh karena itu, kualitas harus semakin ditingkatkan, terutama dalam penguasaan hukum acara, hukum materi, hukum Islam dan membaca ‘kitab kuning’”, katanya lagi. “Kelemahan alumni FSy dibandingkan dengan alumni FH, adalah dalam hal penguasaan hukum acara”, ungkap Dirjen terus terang. Dirjen mengharapkan agar alumni FSy lebih ‘leading’ dibandingkan dengan alumni FH dalam penguasaan hukum materi, hukum Islam dan terutama penguasaan ‘kitab kuning’. Namun demikian, Dirjen yang juga merupakan alumni FSy menyatakan keprihatinannya atas kualitas alumni FSy – setidaknya yang mengikuti test Cakim PA- dalam penguasaannya terhadap ‘kitab kuning’. Ironisnya lagi, dalam beberapa kasus, alumni FSy ‘kalah’ dari alumni FH dalam penguasaan ‘kitab kuning’ yang selalu diujikan dalam tes Cakim, baik tertulis maupun lisan, setiap tahun. “Ini terjadi, mungkin karena pada waktu kuliyahnya, mahasiswa FH ini sambil ngaji di pesantren, sementara mahasiswa FSy tidak pernah di pesantren”, jelas Dirjen. Dalam kaitan dengan ini, Dr. Nursiah, sangat mendukung agar penguasaan terhadap ‘kitab kuning’ terus dijadikan materi tes bagi para Cakim PA. “Tanpa menguasai bahasa Arab, kita tidak bisa meng’eksplor’ hukum Islam dari sumber-sumbernya yang berbahasa Arab”, komentarnya dalam sessi tanya jawab.

 


KPA Binjai dan Rektor sedang menandatangan dokumen MoU Kerjasama antara PA dan FSy

 

Dirjen menekankan bahwa hubungan antara PA dan FSy tidak dapat dipisahkan. Keterkaitan di bidang SDM dan pengembangan hukum sangatlah erat. PA dapat dijadikan laboratorium bagi para mahasiswa dan dosen FSy. Sementara FSy dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan PA, baik melalui pengkajian, survey, penelitian atau monitoring pelayanan. Kerjasama formal atau informal yang selama ini telah berjalan perlu terus dipelihara dan ditingkatkan. “Oleh karena itu, saya menyambut baik dan mengapresiasi atas penandatanganan MoU antara FSy IAIN SU Medan dengan PA Binjai dalam kaitan pengembangan SDM yang saling mengutungkan”, kata Dirjen.


Memang benar, setelah acara kuliyah umum, dilakukan penandatanganan MoU yang dilakukan oleh KPA Binjai dengan Dekan FSy. KPTA dan Rektor menjadi saksi. “MoU ini hanyalah formalitasnya saja, sedangkan pelaksanaan kerjasamanya telah berjalan”, kata Almihan, KPA Binjai, kepada Dirjen. “Kerjasama semacam ini perlu terus dikembangkan”, kata Dirjen kepada Soufyan Saleh, KPTA Medan yang selalu mendampingi Dirjen dalam berbagai kegiatan selama kunker di Medan ini. Melalui Badilag.net, Dirjen juga mengharapkan agar seluruh PA bersikap positif dan terbuka terhadap semua kritikan masyarakat. “Sikap positif terhadap kritik akan menjadikan kita termotivasi untuk selalu melakukan perubahan menuju perbaikan yang diharapkan”, kata Dirjen.

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png