• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday196
YesterdayYesterday207
This WeekThis Week403
This MonthThis Month3219
All DaysAll Days679579
?
UNKNOWN

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang

 

 

MEGA MENDUNG – HUMAS, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI DR. H. Anwar Usman, SH., MH Membuka Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang II Golongan III Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan Peradilan di Indonesia, di Kampus Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Mega Mendung – Bogor pada tanggal 06 Februari 2011.

 

Dalam laporannya, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI DR Tin Zuraida, SH., M.Kn menyampaikan bahwa dengan Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peran Strategis dapat dimainkan dengan elegan dan berfungsi sebagaimana mestinya jika tugas dan fungsinya sebagai aparatur baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan secara professional, jujur dan adil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Diklat Prajabatan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam mempersiapkan kaderisasi aparatur yang handal yakni memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

 

Dasar penyelenggaraan Diklat ini, Sesuai dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Nomor: 02/Bld/SK/I/2011, Januari 2011 tentang Penyelenggaraan dan Penunjukan Penanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diklat Prajabatan Gelombang II Golongan III Angkatan IX sampai dengan XVI ini diselenggarakan selama 24 hari dari tanggal 06 Februari s.d. 01 Maret 2011 dengan 90 jam pelajaran untuk golongan III. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 303 orang. Di antaranya CPNS dari Mahkamah Agung RI sebanyak 62 orang, CPNS dari Peradilan Umum sebanyak 124, CPNS dari Peradilan Agama sebanyak 109 orang, CPNS dari Peradilan TUN sebanyak 4 orang dan CPNS dari Peradilan Militer sebanyak 4 orang.

 

Dalam proses belajar mengajar para peserta akan dibimbing oleh widyaiswara, fasilitator dan instruktur dari Mahkamah Agung RI, dan Instruktur dari TNI AL (MARINIR) Cilandak. Melalui Diklat Prajabatan ini di harapkan tercapainya tujuan Diklat sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 200 yaitu : Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan di landasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk kelulusuan didasarkan pada disiplin, sikap dan perilaku serta hasil ujian akhir.

 

Dalam sambutannya Kaba Litbang Diklat Kumdil MA RI Anwar Usman berharap agar para peserta diklat prajabatan gelombang II golongan III dapat mempetahankan atau lebih dari nilai diklat prajabatan gelombang I golongan II yang baru saja selesai. Diklat Prajabatan kali ini merupakan angkatan yang pertama kali setelah Pusdiklat MA mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Administrasi Nasional (LAN). Melalui Diklat Prajabatan ini merupakan suatu keharusan bagi Calo Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

 

Anwar juga menegaskan kepada para peserta agar dapat mempertahankan nilai Akreditasi dari LAN maka diklat prajabatan agar dengan sungguh-sungguh dalam menerima setiap pembelajaran dan mematuhi tata tertib, dan petunjuk yang disampaikan oleh Panitia, Pengajar maupun Widyaiswara. Bahwa dalam mengikuti diklat prajabatan ini bukan hanya sekedar syarat formalitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan, tetapi pada akhirnya segala pembelajaran yang diperoleh selama 24 hari ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para peserta ketika kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terutama ketika para peserta kembali ke tempat tugas masing-masing nantinya.

 

Pembukaan Diklat Prajabatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil DR. H. Anwar Usman, SH., MH dengan di dampingi Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Hj. Sumarni Marzuki, SH., MH. dan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI DR Tin Zuraida, SH., M.Kn., dengan ditandai pengalungan tanda peserta kepada 4 perwakilan. Hadir dalam acara tersebut Para Pejabat eselon III dan IV Badan Litbang Diklat Kumdil dan serta para Instruktur, Fasilitator dan Widyaiswara.(pn,ds/ats)

 

sumber : (www.mahkamahagung.go.id)


Masyarakat kian membutuhkan informasi tentang peradilan. (Ilustrasi: PTA Bandung)

 

Jakarta l Badilag.net

 

“Ada sebuah situs PTA yang berhasil mendapatkan nilai sempurna,” kata Muhammad Faiz Aziz, suatu hari di bulan Oktober 2010. Aziz adalah peneliti National Legal Reform Program (NLRP). Saat itu NLRP sedang melakukan survey terhadap situs-situs Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.Hasil survey tersebut lantas dipublikasikan di bulletin NLRP edisi keempat yang terbit pada akhir Desember 2010 lalu. Pada laporan berjudul “The Religious Appeal Court Website Assessment”, teka-teki PTA mana yang berhasil meraih nilai sempurna itu akhirnya terjawab. Ya, dari 29 pengadilan tingkat banding, situs PTA Surabaya berhasil meraih posisi tertinggi dengan 32 poin. Jumlah poin tersebut adalah maksimal. Artinya, situs PTA Surabaya sukses meraup nilai sempurna. Situs PTA Ambon menjadi runner up dengan mengumpulkan 30 poin. Peringkat ketiga hingga kelima diduduki situs PTA Banjarmasin (26 poin), situs PTA Yogyakarta (26 poin) dan situs PTA Mataram (23 poin). Sementara itu, posisi juru kunci diduduki PTA Kupang (7 poin).

 

“Parameter yang kami gunakan untuk penilaian kali ini sama persis dengan parameter yang kami gunakan untuk menilai situs-situs PA,” tutur Aziz. Tolok ukur penilaian yang dipakai NLRP adalah UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA 144/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. NLRP berusaha mengkombinasikan keduanya. NLRP menetapkan lima kategori sebagai sasaran penilaian. Masing-masing kategori dipecah menjadi sub-kategori hingga keseluruhan terdapat 16 subkategori penilaian. Kelima kategori tersebut ialah data pengadilan, data perkara, data pengawasan, data keuangan dan lainnya, yaitu informasi dalam bahasa asing.

 

Untuk tiap kategori, NLRP menyediakan tiga kemungkinan: Dua poin jika informasinya lengkap, satu poin jika informasinya cukup, dan nol poin jika tidak ada informasi atau informasi yang ada sangat terbatas. Dengan 16 kategori, maka poin maksimal yang bisa diraih sebuah situs adalah 32 poin. Sebagai catatan, NLRP tidak melakukan verifikasi terhadap validitas data. Artinya, survey terhadap sebuah situs dilakukan dalam suatu waktu dan tidak diulang kembali di waktu yang lain.

 

Temuan-temuan lain

 

Di samping melakukan pemeringkatan, NLRP juga berupaya mengeksplorasi hal-hal lain. Dalam hal ini, NLRP mendapatkan enam temuan. Pertama, seluruh PTA, termasuk Mahkamah Syar’iah Aceh, memiliki situs di internet. Kedua, hanya 12 dari dari 29 situs PTA yang memenuhi standar UU 14/2008 dan SK KMA 144/2007. Situs-situs yang poinnya kurang dari 20 berarti ‘kurang patuh’ terhadap dua peraturan itu. Ketiga, sangat sedikit situs yang memiliki skor rendah yang tak mampu mengumpulkan 10 poin, yakni situs PTA Kupang.Keempat, dari segi kelengkapan data, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan situs-situs PTA memuat data yang cukup lengkap. Kelima, tujuh situs PTA menyediakan informasi dalam Bahasa Inggris, bahkan empat di antara tujuh situs tersebut juga menyediakan informasi dalam bahasa Arab. NLRP menilai bahasa asing yang dipakai situs-situs tersebut masih berkualitas rendah. Diduga kuat, penerjemahan dari bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris atau Arab itu dilakukan dengan menggunakan Google Translation.Keenam, tidak ada keseragaman domain. Sebanyak 15 situs PTA memakai domain .go.id sedangkan 14 lainnya memakai domain .net.

 

Apresiasi Dirjen

 

Dirjen Badilag Wahyu Widiana memberikan apresiasi yang tinggi terhadap PTA-PTA yang sudah bekerja keras membangun situsnya demi pelayanan publik. “Kami ucapkan selamat kepada PTA Surabaya yang berhasil menduduki peringkat pertama. Untuk PTA-PTA lain, tak perlu patah semangat. Dalam penilaian-penilaian di waktu yang akan datang, sangat mungkin hasilnya berbeda dengan sekarang,” kata Dirjen. Selain itu, Dirjen juga menyampaikan terima kasih kepada NLRP yang telah melakukan survey. “Hasil survey ini sangat berguna untuk memetakan kondisi riil yang ada sekaligus sebagai penyemangat dalam hal pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan peradilan agama,” Dirjen menandaskan.

 

sumber : (badilag.net)

 

Dirjen berfoto bersama Pimpinan PA Cianjur, Kader PEKKA dan yang mewakili masyarakat pencari keadilan (memegang map berisi Putusan PA), setelah selesai dialog di PEKKA Centre.

 

Cianjur, Badilag.net


Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, tak henti-henti  melakukan upaya peningkatan pelaksanaan program “Justice For The Poor” (J4P). Hari ini, Rabu (26/1), setelah melakukan audiensi dengan Kepala Desa Sukanagalih, Dirjen mengunjungi PEKKA Centre, yang  berlokasi sekitar 1 km dari Balai Desa. Di PEKKA Centre, yang merupakan bangunan mungil 100an m2 di atas tanah seluas 289 m2, ini Dirjen melakukan peninjauan gedung dan fasilitasnya, dialog dengan para kader PEKKA, silaturahmi dengan pencari keadilan yang difasilitasi PEKKA dan menyaksikan penyerahan Keputusan PA, dari KPA kepada 5 orang pencari keadilan tersebut. “Subhanalloh”, gumam Dirjen mengekspresikan rasa kagumnya,  setelah usai melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan PEKKA. Nyonya Wahyu Widiana yang turut mendampingi suami dalam kunjungan ini juga mempunyai kesan mendalam dan salut atas keikhlasan dan kegigihan para kader PEKKA dalam melakukan pemberdayaan perempuan yang mayoritasnya terdiri dari kalangan yang kurang mampu.

 

Kader PEKKA menyerahkan cinderamata sebagai hasil karya anggota PEKKA, kepada Ny. Wahyu Widiana, seusai dialog.

 

Syarikat PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga)

Sebagaimana sering diberitakan pada situs ini, PEKKA adalah sebuah syarikat atau perhimpunan non profit yang bertujuan antara lain untuk memberdayakan perempuan yang kurang mampu, menjadi mandiri dan mempunyai akses serta kontrol atas kehidupannya sendiri dan kehidupan sosialnya. PEKKA tersebar di banyak provinsi di Indonesia. Kini masih terus dilakukan upaya pengembangan organisasi agar eksis di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Di Cianjur sendiri, menurut Bu Euis, Ketua Syarikat PEKKA Jawa Barat yang juga berdomisili di Cianjur, PEKKA berdiri tahun 2002 di 5 desa, terdiri dari 8 kelompok. “Kini, sudah ada di 3 kecamatan, terdiri dari 21 kelompok dan anggotanya berjumlah 431 orang”, jelasnya. “Semula, kegiatannya hanya simpan pinjam. Kini, sudah merambah kepada masalah pemberdayaan ekonomi lainnya seperti usaha kecil dan koperasi, pendidikan anak usia dini dan peningkatan kesadaran hukum”, tambahnya lagi. “PEKKA sangat dekat dan mendapat dukungan dari jajaran PEMDA, seperti Bupati, Camat, Kades, unit kerja terkait lainnya”, jelas Bu Ade Yayat, sebagai Ketua Syarikat PEKKA Kabupaten Cianjur, yang dalam acara kunjungan Dirjen, bertindak sebagai pemandu acara.


Memang, keikhlasan dan kegigihan kader-kader PEKKA patut diacungi jempol. Pembangunan PEKKA Centre yang mungil, bersih, dan sangat layak dijadikan pusat kegiatan, merupakan contoh dari segi upaya fisik, betapa gigihnya Ibu-ibu kader PEKKA ini. Bangunan ini dijadikan pusat kegiatan PEKKA Cianjur, bahkan PEKKA Jawa Barat. Dari segi non fisik, kepercayaan diri dan keberanian para anggota PEKKA dalam mengemukakan pendapatnya terlihat jelas. Demikian pula kesadaran hukum, misalnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan hukum keluarga, di beberapa daerah, nampak jelas peningkatannya. Kader PEKKA dimana-mana selalu bersemangat dan kompak. “Saya yakin Ibu-ibu ini sudah merasakan betapa nikmatnya melakukan pertolongan terhadap sesama”, tegas Dirjen. Selain Bu Euis dan Bu Ade, nampak juga hadir  Bu Imas, Bu Umi, Bu Yoyoh, Bu Tika, Bu Nina, Bu Cucu, Bu Deti dan kader-kader lainnya.

 

Dudung Abd. Halim, KPA Cianjur, menyerahkan Keputusan PA kepada pencari keadilan dari  anggota PEKKA, setelah usai silaturahmi di PEKKA Centre.

 

Pengadilan Agama, PEKKA dan Justice for The Poor.

Ada kesamaan program di antara dua institusi ini. Program pelayanan hukum, khususnya bagi orang yang tidak mampu, -yang biasa dikenal dengan  istilah Justice for The Poor (J4P)-, kini sedang giat-giatnya dilaksanakan, baik oleh PA maupun oleh PEKKA. “Jika kedua institusi ini bersinergi, didukung oleh PEMDA, MA dan instansi terkait lainnya, saya yakin program J4P akan sukses dan orang-orang miskin akan  banyak tertolong”, kata Dirjen kepada Badilag.net. Kolaborasi PA Cianjur dan PEKKA adalah salah satu contoh. Atas dukungan berbagai pihak, PA Cianjur pada 3 bulan terakhir tahun lalu saja dapat menyelesaikan 196 perkara prodeo, yang 150 di antaranya difasilitasi PEKKA.

Pada tahun 2011, PTA Bandung mengalokasikan dana pada PA Cianjur  untuk menyelesaikan 500 perkara prodeo. “Angka itu, saya optimis dapat terlampaui. Sebab, kepada PEKKA Cianjur ini saja sudah banyak masyarakat yang kurang mampu yang berlokasi di daerah-daerah terpencil, menyatakan mempunyai masalah hukum keluarga yang belum dapat diseleseikan karena tidak mempunyai biaya”, kata Bu Siti Hasanah, salah satu kader PEKKA yang banyak aktif di lapangan. 


“Saya ingin sekali melihat lapangan dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar program J4P ini dapat dilaksanakan dengan berhasil”, tambah Dirjen sambil menegaskan itulah alasan melakukan kunjungan ke Kades dan PEKKA Centre. Lebih lanjut Dirjen menyatakan ingin sekali ada satu atau beberapa daerah yang dapat dijadikan model pelaksanaan J4P ini, yang didukung oleh semua pihak terkait. “Saya melihat, Cianjur adalah salah satu daerah yang sangat potensial untuk dijadikan model ini”, kata imbuhnya. Dirjen melanjutkan, anggaran PA secara nasional tahun 2011 untuk melaksanakan sidang keliling, pelayanan perkara prodeo dan penyelenggaraan Posbakum, secara signifikan lebih banyak jika dibandingkan tahun 2010. “Oleh karena itu, saya minta agar seluruh PA melakukan kordinasi dengan PEMDA, LSM seperti PEKKA, instansi terkait dan tokoh masyarakat. Saya yakin, kalau ini dilakukan dengan baik, maka program J4P akan berhasil dengan baik pula”, ungkapnya. Apalagi, program J4P kini merupakan program yang didukung oleh berbagai pihak. Sejak Presiden, Ketua MA, Bappenas, Kementerian terkait dan PEMDA, semuanya serentak memogramkan J4P ini. “Pelaksanaannya di lapangan, bagaimana? Itulah tugas kita”, tegas Dirjen.

 

sumber : badilag.net

Jakarta l badilag.net


Setelah hampir empat tahun menjadi payung hukum bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 akhirnya direvisi. Pada 5 Januari 2011 lalu, Ketua MA Harifin Tumpa menerbitkan SK Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. “Warga peradilan agama, termasuk Badilag sendiri, harus mempelajari SK KMA yang baru terbit ini. Isinya sangat penting. Ini semua demi meningkatkan pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan informasi, sebagaimana sudah berjalan di Peradilan Agama selama ini,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana, kemarin.


Melalui SK ini , Ketua MA menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen MA dalam rangka reformasi birokrasi. Pedoman ini perlu ditetapkan, lantaran SK 144/2007 sudah tidak relevan lagi. Setelah SK tersebut terbit, muncul peraturan perundang-undangan lain yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di samping itu, dalam dua tahun terakhir terbit Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


“Pedoman ini merupakan petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat di seluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan peradilan,” tulis Ketua MA dalam SK tersebut. Menurut Ketua MA, pedoman ini perlu disusun untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif, serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.


Ketua MA juga menyatakan bahwa Pedoman ini memiliki konsekwensi hukum bila tidak dilaksanakan. Petugas informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam PP 53/2010 tentang Disiplin PNS dan UU 14/2008 tentang KIP serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

(sumber : badilag.net)

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png