• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday136
YesterdayYesterday255
This WeekThis Week391
This MonthThis Month1920
All DaysAll Days667429
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun
Pemkot Singkawang

Dirjen Badilag, Wahyu Widiana ketika menyampaikan pengarahan

 

 

Bandung | badilag.net


Dirjen Badan Perdilan Agama Wahyu Widiana di aula lantai 2 PTA Bandung Jumat (5/8) siang kembali menyampaikan bahwa seluruh pimpinan pengadilan agama jangan sampai tidak mengetahui keberadaan dan perkembangan website, terutama website satker masing-masing. “Bagi pimpinan PTA, baik Ketua, Wakil Ketua dan Pansek disamping mengetahui website satkernya, penting juga mengetahui website pengadilan agama di wilayahnya” ungkapnya di depan Wakil PTA Bandung, Hasan Bisri, para Hakim Tinggi, Pansek, Tri Haryanto, Ketua, Wakil Ketua dan Pansek Pengadilan Agama se-wilayah PTA Bandung dan pegawai PTA Bandung lainnya.

 

Dari pengalamannya saat berkunjung ke beberapa daerah, ia menambahkan, memang masih ada pimpinan pengadilan yang tidak tahu website satkernya. “Warna tampilan web satkernya saja tidak tahu” katanya dengan nada kesal. Ia pun kembali mengingatkan bahwa saat ini ada tugas lain yang harus diemban oleh lembaga peradilan khususnya peradilan agama di luar tugas pokoknya, yaitu melakukan keterbukaan informasi publik. Dan website, saat ini dianggap sebagai media yang paling efektif dan efisien dalam menjembatani kewajiban lembaga peradilan agama dalam melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai pemegang hak informasi pengadilan. “Dalam praktiknya, peran pimpinan pengadilan lah yang paling menentukan, disamping tentu saja administrator website” katanya.  


Sama pentingnya dengan website, ia menambahkan, pimpinan peradilan agama yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, dan Pansek PTA/MSy.Aceh maupun PA/MSy. wajib mengetahui tentang teknologi informasi lain yang sedang dikembangkan di lingkungan peradilan agama seperti SIADPA, SIMPEG dan yang lainnya. “Bahkan PTA Bandung sendiri sedang mengembangkan SIADPA WEB” katanya sebagaimana uraian Pansek PTA Bandung pada kesempatan yang sama.


Salah satu jalan untuk melakukan transfer teknologi, ia melanjutkan, sangat penting di setiap satker baik di PTA/MSy.Aceh maupun PA/MSy.  diadakan pertemuan-pertemuan yang disamping membahas hal-hal yang terkait tugas pokok pengadilan, juga pertemuan-pertemuan khusus yang membahas tentang perkembangan teknologi informasi baik website, SIADPA, SIMPEG dan teknologi informasi lainnya.



Peran Hakim Tinggi


Sebagai pengawas langsung ke pengadilan agama di wilayahnya, Dirjen berpesan agar memfungsikan betul peran hakim tinggi. Melalui transfer teknologi diharapkan para hakim tinggi memiliki wawasan dan keterampilan yang lebih dalam bidang teknologi informasi. “Kita harus bisa karena kita yang membina” katanya.

 

 


Sehingga, apabila dilakukan pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda), tidak hanya mengawasi dan membina hal-hal yang terkait keperkaraan, tapi juga mengawasi dan membina implementasi teknologi informasi di pengadilan agama yang menjadi wilayah pengawasannya. Apalagi, dikaitkan dengan tema Rakernas Mahkamah Agung tahun 2011 yang memposisikan pengadilan tingkat banding, termasuk di dalamnya PTA/MSy. Aceh sebagai kawal terdepan Mahkamah Agung RI. Ini mengisyaratkan bahwa, titik berat pembinaan kedepannya ada di tangan PTA/Msy.Aceh.

 

Akan Dinilai

 

Setelah memberikan penghargaan terhadap website di lingkungan peradilan agama 18 Juni silam, dalam kesempatan yang sama Dirjen Badan Peradilan Agama menyampaikan bahwa Ditjen Badan Peradilan Agama kembali akan malakukan penilaian terhadap pelaksanaan meja informasi dan pelayanan public di pengadilan agama. Penilaian yang direncanakan pada September-Oktober 2011 dilakukan oleh tim monitoring program prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama dan dilakukan secara acak. Penilaian-penilain berlanjut di bulan berikutnya terhadap lima program lain yaitu SIADPA, manajemen kepegawaian, penyelesaian perkara dan pengawasan.

Kabbag Perencanaa dan Keuangan Ditjen Badilag, Drs. H. Azhari, SH, M.Si (kiri) sedang memberikan sambutan, didampingi Kabbag Kepegawaian Ditjen Badilag, Siti Zubaedah ( kanan) saat pembukaan kegiatan.

 

 

Bandung | Badilag.net

Untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang disiplin Pegawai Negeri sipil, manajemen kepegawaian, pengembangan sumber manusia dan produktifitas pegawai, Bagian Kepegawaian Ditjen Badilag mengadakan kegiatan “Peningkatan Keterampilan Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama”. Kegiatan tersebut berlangsung di Bandung, 20-22 Juli 2011. Sebanyak 30 peserta yang terdiri dari pegawai di lingkungan Sekretariat dan tiga Direktorat di Ditjen Badilag mengikuti kegiatan ini. “Diharapkan hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja kita sebagai pegawai pada Ditjen Badilag,“ ujar Kabbag Perencanaan dan Keuangan Ditjen Badilag, Drs. H. Azhari, SH, M.Si, yang mewakili Dirjen Badilag membuka acara tersebut.



Azhari mengatakan, telah banyak kegiatan Ditjen Badilag yang sudah  dilaporkan outputnya. Dalam perjalanannya ditemui berbagai kendala dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai Ditjen Badilag. Padahal, peningkatan kemampuan dan keterampilan tersebut mutlak adanya, karena Ditjen Badilag memiliki tugas pembinaan kepada Peradilan Agama. “Dituntut kerja keras dalam membina peradilan agama dengan aturan–aturan yang telah dirumuskan,” tandas Azhari.



Disiplin PNS


Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyosialisasikan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan  PP Nomor 53 tentang disiplin PNS. Narasumbernya adalah Drs. Harun Arsyaad, SH, MH dari Badan Kepegawaian Negara. Dia menjelaskan peraturan yang terdiri dari 17 butir kewajiban dan 15 butir larangan itu. Dikemukakan pula beberapa jenis hukuman disiplin pegawai yang melakukan pelanggaran tersebut.  Pada dasarnya disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Menurut Harun Arsyaad, peraturan tersebut timbul karena adanya ‘penyakit’ PNS yang kadang bekerja jauh dari sasaran, sehingga visi dan misi sebagai tujuan akhir tidak dapat tercapai.


Motivasi Sangat Penting


Selain diisi dengan materi tentang disiplin PNS, kegiatan ini juga diperkaya dengan leadership training. Houtman Zainal Arifin, seorang motivator dari HZA & Associates, menjadi narasumber untuk materi ini. “Dunia selalu berubah dan tidak pernah berhenti berubah. Satu-satunya  yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri,” ungkap Houtman Zainal Arifin, yang menyampaikan materinya dengan metode yang interaktif.

 

Para peserta berfoto bersama dengan Houtman Zainal Arifin (HZA & Associates), salah satu nara sumber kegiatan.

 

Houtman Zainal Arifin memberikan gambaran–gambaran mengenai asal-usul manusia dan bagaimana seseorang mempunyai kemampuan kepemimpinan  yang baik dengan cara meneladani tokoh pemimpin terdahulu. Dia juga berbagi kiat tentang bagaimana menjadi pribadi yang dapat berbagi dengan orang lain dan selalu optimis. Para peserta juga diberi bekal berharga dalam menyikapi berbagai perubahan. Agar dapat selaras dengan perubahan, setiap individu harus memiliki sikap profesional, berintegritas, adil, jujur, bertanggung jawab, mau bela negara serta selalu beribadah pada Tuhan. “Hal-hal tersebut yang dapat diterapkan dalam dunia kerja untuk menjadi pegawai dan pemimpin yang baik. Be a best leadership!,” ujar Houtman Zainal Arifin.


Jangan Lupakan Ethos Kerja


Menjadi pemimpin yang baik juga berkaitan dengan ethos kerja yang baik. Etos kerja sangat penting dalam membangun nilai budaya dan moral bagi para pegawai. Demikian disampaikan Drs. Syarif Ali, M.Si dari Badan Kepegawaian Negara yang memberikan materi tentang ethos kerja dan nilai budaya kepegawaian. Pengertian budaya kerja yakni suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi. Budaya kerja tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan dan cita-cita, pendapat dari tindakan yang terwujud sebagai “kerja”.


Dalam hal ini budaya kerja dalam instansi pemerintah diartikan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok PNS yaitu yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan nya sehari-hari. Terdapat 17 nilai budaya kerja PNS yang baik.



Peningkatan Kualitas Penyelesaian Dokumen Perkantoran


Untuk meningkatkan keterampilan para peserta, disampaikan pula materi tentang pemanfaatan database dalam menunjang administrasi perkantoran dan penggunaan sistem koreksi elektronik untuk peningkatan kualitas penyelesaian dokumen perkantoran. Bertindak selaku narasumber adalah Asep Nursobah, S.Ag dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Helmi Indra Mahyudin dari Subbag Dokumentasi dan Informasi Ditjen Badilag.

 

Para peserta tampak serius mengikuti rangkaian kegiatan

 

Pada sesi ini para peserta diberikan pembekalan mengenai pemanfaatan database dengan Microsoft Access untuk menunjang administrasi perkantoran dan cara mengoperasikan menu koreksi dokumen secara elektronik di Microsoft Office 2007. Hal tersebut sangat diperlukan untuk peningkatan penyelesaian dokumen perkantoran dalam membantu koreksi kata atau ejaan bahasa Indonesia secara elektronik. “Sistem ini juga sangat diperlukan dalam koreksi dokumen putusan atau berita acara yang selanjutnya diperlukan dalam proses minutasi perkara  di Mahkamah Agung RI,” ujar Asep Nursobah.



Kegiatan ini akhirnya ditutup oleh Kepala Bagian Kepegawaian Ditjen Badilag, Siti Zubaedah, SH. “Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai Ditjen Badilag. Dengan demikian, setiap pegawai dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki etos kerja yang tinggi,” ujarnya.

 

sumber : (www.badilag.net)

Suasana Rapat Kerja Dengan Komisi III DPR RI Dengan 4 (empat) Lingkungan Peradilan Se Wilayah Provinsi Jawa Timur


 

Humas – Surabaya, Rombongan Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke satker-satker mitra kerjanya di wilayah Propinsi Jawa Timur. Salah satu satker mitra kerja yang dikunjungi tim yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi III DPR, Dr. Benny K. Harman, SH., adalah Lembaga Pengadilan. Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 siang, 8 anggota Komisi III DPR RI bertatap muka dengan 70 Ketua Satker Pengadilan dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan (36 Satker Pengadilan Umum, 39 Satker Pengadilan Agama, 2 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara, 3 Satker Pengadilan Militer), bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya.



Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari kunjungan Komisi III DPR RI ke Pengadilan: pagu definitif anggaran tahun 2011, dan realisasi anggaran APBN Tahun 2011, sampai dengan Juni 2011; tindak lanjut koordinasi Dilkumjapol di tingkat wilayah, sebagaimana yang telah dilaksanakan di tingkat nasional; pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah yurisdiksi masing-masing; operasionaliasasi Pengadilan Tipikor, penjelasan mengenai hal-hal substantif serta fasilitatif terkait penyelenggaraan Pengadilan Tipikor; dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di wilayah Jawa Timur.



Menyangkut operasionalisasi pengadilan di wilayah Jawa Timur, berdasarkan masukan dari beberapa Ketua Pengadilan didapat informasi bahwa kurangnya tenaga kerja menjadi masalah umum yang dialami terutama di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Masalah lain yang dikemukakan dalam hal keselamatan dan keamanan bagi para aparat penegak hukum, seorang peserta rapat meminta dukungan dari DPR yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.



Sehubungan dengan RUU mengenai Komisi Yudisial, para Hakim mendebatkan korelasi antara fungsi pengawasan terhadap Hakim, yang dimiliki komisi ini, dengan peranannya dalam proses seleksi calon hakim. Menanggapi hal ini salah satu anggota rombongan, H. M. Nasir Djamil, S.Ag menyatakan bahwa RUU ini sesungguhnya memiliki arti penting karena mengatur salah satu kewajiban KY, yaitu mengupayakan kesejahteraan para Hakim.

 


Dari DPR sendiri disampaikan beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi perhatian para Hakim, bukan hanya yang di wilayah Jawa Timur tetapi di seluruh Indonesia, yaitu bahwa berdasarkan survei yang didapat dari media nasional, pengadilan-pengadilan Indonesia belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu sudah menjadi tugas para Hakim, maupun pejabat-pejabat peradilan lainnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegakan hukum.



Sehubungan dengan perbaikan kesejahteraan, termasuk anggaran dari satker-satker pengadilan, menurut DPR, itu merupakan wewenang MA untuk mengajukannya. Tetapi ajuan dan usulan harus tetap berbasiskan kinerja personel Lembaga Pengadilan.



Sebagai penutup, DR. Benny K. Harman, SH. menyampaikan bahwa yang terpenting dan terutama adalah agar semua hakim harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalitasnya.

 

sumber : (www.mahkamahagung.go.id)

Pembukaan Bimbingan Teknis Yudisial Hakim Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat oleh DR. Habiburahman, M.Hum (Hakim Agung MA RI)

 

 

Pontianak | pa-pontianak.go.id

 

Senin, tanggal 18 Juli 2011 Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Pontianak mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Yudisial Pengadilan Agama Se-Kalimantan Barat yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak bertempat di Function Hall 4 Hotel Kapuas Palace Pontianak yang rencananya akan dilangsungkan selama dua hari dari tanggal 18 - 19 Juli 2011. Bimtek tersebut di buka oleh Hakim Agung MARI (Drs. H. Habibburahman, M.Hum)  dan selanjutnya acara inti disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal badan Peradilan Agama MARI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA).

 

Penyampaian materi Bimtek oleh Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA) didampingi oleh  Wakil KPTA Pontianak (Drs. H. Abdul Halim Syahran, SH., MH)

 

 

Ketua beserta seluruh Hakim Pengadilan Agama sedang memperhatikan materi bimtek yang disampaikan oleh Dirjen Badilag MA RI (Drs. H. Wahyu Widiana, MA)


Sumber : (www.pa-pontianak.go.id)

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png