• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • a.jpg
  • b.jpg
  • c.jpg
  • d.jpg
  • e.jpg
  • f.jpg
  • g.jpg
  • h.jpg
  • i.jpg
  • j.jpg
  • l.jpg
  • m.jpg
  • n.jpg
  • o.jpg
  • p.jpg
  • q.jpg
  • r.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday41
YesterdayYesterday162
This WeekThis Week1118
This MonthThis Month4113
All DaysAll Days619761
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun

Muhammad Nur Ketika Meyampaikan Salam Perpisahan

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Di sela-sela rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Kamis, 30 September 2010 diadakan juga acara perpisahan pegawai Pengadilan Agama Bengkayang a/n Muhammad Nur yang dimutasi ke Pengadilan Agama Mempawah. Acara yang berlangsung singkat ini diawali dengan kata sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi. Beliau mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang disudah diberikan selama 1 (satu) tahun lebih dan berharap di tempat kerja yang baru dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

 

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang, Rustam A. Kaderi, SH. ketika menyampaikan pengarahan dalam Rapat Pembinaan seluruh pegawai


 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh, seharusnya ada peningkatan dalam kinerja para pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Bengkayang. Karena tanda-tanda orang yang sukses menjalankan ibadah puasa ialah orang yang mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, kata Ketua Pengadilan Agama Bengkayang ketika membuka Rapat Pembinaan Pegawai pada hari Kamis (30 September 2010).

 

Beliau juga menyuruh semua pegawai untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena masih diberi nikmat iman, kesehatan dan yang lainnya sehingga bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

 

Pada kesempatan tersebut, Rustam A. Kaderi, SH. menyampaikan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seluruh pegawai agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan disiplin waktu. Selain itu juga, beliau menghimbau agar seluruh pegawai bisa berhemat dalam menggunakan fasilitas-fasilitas kantor yang disediakan. Sehingga anggaran pengeluaran untuk biaya listrik, PDAM , dan telepon tidak overload dari anggaran yang ada di dalam DIPA. Gunakanlah fasilitas kantor se-efisien mungkin hanya untuk digunakan dalam menyelesaikan pekerjaan kantor saja, dan jangan gunakan fasilitas kantor tersebut untuk kepentingan pribadi dan hal-hal lain di luar pekerjaan kantor, sanggah beliau di dalam rapat.

Image

Ketua MA, Harifin A. Tumpa, CJ Federal Court of Australia CJ Keane, dan CJ Family Court of Australia CJ Diana Bryant melakukan simbolisasi kemitraan seusai penandatanganan MoU, di Law Court Building, Melbourne, Kamis (23/9)



Melbourne | kepaniteraan online ( 23/9)

Ketua Mahkamah Agung RI,  DR. Harifin A Tumpa, SH. MH  menandatangani Lampiran Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial antara tiga pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA), Federal Court or Australia (FCA) dan Family Court of Australia (FCoA) di Melbourne, Kamis   (23/9), waktu setempat. Penadatanganan MoU ini merupakan penandatanganan lampiran ke enam sejak  MoU pertama tahun 2004. Kegiatan ini dilaksanakan setiap  4 tahun sekali. Setiap tahunnya dilakukan penandatanganan Lampiran Nota Kesepahaman yang  berisikan kegiatan-kegiatan turunan yang akan dilakukan bersama setiap tahunnya.

Hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di gedung Federal Court of Australia, Melbourne ini,  Ketua lembaga peradilan penandatangan MoU, beberapa orang hakim di Federal Court maupun Family Court of Australia, hakim agung  MA RI, perwakilan dari Federal Magistrate Court of Australia,perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Negara Victoria,  perwakilan Australian Embassy di Jakarta, perwakilan AusAid, dan pejabat-pejabat lainnya.

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh Ketua Muda Pembinaan bapak Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc, Ketua Muda Pengawasan, bapak Hatta Ali, SH, MH, dari Ketua Muda Urusan Peradilan Militer, bapak Imron Anwari, SH, MH, MKn, Hakim Agung Bapak DR Syamsul Maarif,SH, LLM, Hakim Agung  bapak Prof DR abdul Gani Abdullah, SH, Hakim Agung Yulius, SH, MH, Panitera Mahkamah Agung bapak Suhadi, SH, MH dan Hakim Tinggi militer Hulwani. Delegasi ini didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan, Wiwiek Awiati dan Aria Suyudi.

 

Jakarta l badilag.net

 

Dirjen Badilag Wahyu Widiana kembali mengingatkan pentingnya melaksanakan reformasi birokrasi di Badilag dan seluruh satker di bawahnya. Sebagai bagian dari Mahkamah Agung yang menjadi salah satu project pilot reformasi birokrasi, lingkungan peradilan agama dituntut untuk mampu membuktikan bahwa reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik.


“Selama ini telah banyak langkah pembaruan yang dilakukan. Tapi terus terang saja, hal itu harus terus ditingkatkan,” kata Dirjen saat memimpin rapat koordinasi dengan pejabat eselon II, III, dan IV di Gedung Badilag, Senin (20/9/2010).


Menurut Dirjen, pelaksanaan reformasi birokrasi di MA dan empat lingkungan peradilan di bawahnya mengacu pada lima langkah penting yang telah dirumuskan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kelima langkah tersebut adalah publikasi putusan melalui website, pengembangan Teknologi Informasi (TI), pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim, pemasukan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.


Dari kelima langkah itu, yang menjadi garapan utama Badilag adalah publikasi putusan dan pengembangan TI. Dalam hal ini, Badilag melakukan pembinaan kepada satker di bawahnya agar publikasi putusan dan pengembangan TI tidak berjalan di tempat, apalagi mengalami kemunduran.


“Berdasarkan pengalaman selama ini, publikasi putusan itu sepertinya sederhana, namun ternyata sulit dilaksanakan,” tutur Dirjen. Sejauh ini, kendalanya bisa diidentifikasi menjadi tiga. Yaitu kurangnya SDM yang mumpuni, perhatian pimpinan yang masih minim, dan terdapat keengganan melaksanakannya karena dinilai tidak ada payung hukum yang jelas.


Dirjen menegaskan, kurangnya SDM sebenarnya bisa ditutupi dengan komitmen pimpinan yang kuat. Sementara itu, mengenai anggapan tidak adanya payung hukum, hal itu terbantahkan dengan adanya SK Ketua MA Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.