• Header_PaBky_2014_Jan.jpg
  • Maklumat Pelayanan.jpg
  • slide_awas.png

       

Pilihan Bahasa

Cari Berita

Foto Hakim

  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 04.jpg
  • 05.jpg

Foto Pegawai

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg

Website Polling

Pendapat anda tentang web site PA Bengkayang ini
 

Bantuan Online

Statistik Pengunjung

TodayToday3
YesterdayYesterday126
This WeekThis Week129
This MonthThis Month2215
All DaysAll Days639111
UNITED STATES
US

Link Website Lain

PTA Pontianak
PA Pontianak
PA Mempawah
PA Sambas
PA Sanggau
PA Sintang
PA Putussibau
PA Ketapang

Tautan Eksternal

MARI
litbang
sms
badilag
Info Perkara Badilag
JDIH
Direktori Putusan
Sikep
Portal Tabayun

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH. ketika mengambil sumpah pegawai

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Di saat bersamaan dengan diadakannya Rapat Pembinaan Hakim dan Pegawai, dilaksanakan juga pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil atas nama Setiawan Prabowo. Staf bagian keuangan ini baru saja menyelesaikan Diklat Prajabatan Golongan II di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI di Mega Mendung pada awal bulan Februari 2011.

 

Setiap pegawai yang telah diambil sumpah harus mempertanggung jawabkannya tidak hanya kepada Pimpinan, tetapi yang jauh lebih penting ialah kepada Allah SWT. Wujud pertanggung jawabannya adalah dengan melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada pegawai tersebut dengan jujur dan penuh tanggung jawab, sanggah Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH. ketika memberikan kata sambutan di dalam acara tersebut.

 

Beliau berharap yang bersangkutan dapat melaksanakan setiap tugas-tugasnya dengan baik, kemudian turut serta dalam meningkatkan disiplin dan kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam jalannya roda kerja di Pengadilan Agama Bengkayang ini.

Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH. ketika memberikan pengarahan

 

 

Singkawang | pa-bengkayang.go.id

 

Peningkatan disiplin pegawai dan kinerja sangatlah penting, tidak hanya disiplin jam masuk kerja, saat istrirahat, dan jam pulang kerja saja melainkan perlu adanya peningkatan kinerja baik Hakim maupun Pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien, sahut Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Rustam A. Kaderi, SH., ketika memberikan sambutan dalam rapat pembinaan hakim dan pegawai yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Bengkayang.

 

Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 31 Maret 2011 ini lebih diutamakan adanya peningkatan disiplin dan kinerja para Hakim dan Pegawai dalam melaksanakan setiap tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada mereka. Karena ini ada kaitannya dengan peningkatan tunjangan khusus kinerja sehingga dianggap sangat penting supaya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

 

Selain itu, setiap Hakim dan Pegawai harus dapat memanfaatkan fungsi perpustakaan untuk menggali ilmu-ilmu baik di bidang yudisial maupun non yudisial supaya dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang belum diketahui penyelesaiannya. Diskusi di tiap bagian-bagian juga penting untuk menggali setiap permasalahan yang terjadi dan berupaya untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

 

Jika semua hal tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta suasana kerja yang kondusif dan ini menjadi bukti bahwa peningkatan kinerja berhasil dilaksanakan. Kami berharap sebagai pimpinan agar setiap Hakim dan Pegawai dapat menerapkan disiplin dengan baik dan harus ada peningkatan kinerja supaya dapat memberikan contoh yang baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pencari keadilan.


Dirjen Badilag memimpin rapat sambil mengupas sebagian isi buku "Mafia Hukum". Di sebelah kanannya ialah Ketua PTA Jakarta. Sedangkan di sebelah kiri adalah Ketua PTA Bandung dan Ketua PTA Banten.

 

Jakarta l badilag.net

 

Peradilan agama berkomitmen penuh untuk memberantas mafia hukum. Upaya itu dilakukan secara konsisten oleh berbagai lapisan satuan kerja, mulai Ditjen Badilag, Pengadilan Tinggi Agama hingga Pengadilan Agama. Demikianlah salah satu kesepakatan penting yang tercapai dalam rapat koordinasi bertemakan “Pemberantasan Mafia Hukum di Lingkungan Peradilan Agama”, yang digelar di Ruang Rapat Badilag, di lantai 6 Gedung Sekretariat Mahkamah Agung, Rabu (17/2/2011).

 

Rapat tersebut dihadiri pimpinan Badilag serta Ketua dan Panitera/Sekretaris PTA Jakarta, PTA Banten dan PTA Bandung. Selain itu, rapat tersebut juga melibatkan Ketua dan Panitera/Sekretaris PA se-DKI Jakarta, PA Bogor, PA Depok, PA Cibinong, PA Bekasi, PA Cikarang, PA Tangerang dan PA Tigakarsa. Beberapa hakim pengawas dari PTA Jakarta dan Mahkamah Agung juga turut mengikuti rapat ini. “Melalui rapat koordinasi ini kita ingin membangun komitmen untuk memberantas mafia hukum. Selain itu, sebisa mungkin kita rumuskan solusi-solusi,” kata Dirjen Badilag Wahyu Widiana. Dirjen Badilag menyatakan, gagasan awal menggelar rapat ini bermula dari pertemuan dengan Ketua Muda Urusan Lingkungan Agama, Andi Syamsu Alam, belum lama ini. Dalam pertemuan itu Tuada Uldilag membahas sebuah buku yang diterbitkan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum berjudul “Mafia Hukum: Modus Operandi, Akar Permasalahan dan Strategi Penanggulangan.”

 

Ditjen Badilag segera menyusun langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti pertemuan itu. Pekan lalu, Ditjen Badilag menerjunkan tim pemantau ke beberapa PA di Jakarta dan sekitarnya. Tim tersebut mengumpulkan informasi secara diam-diam dengan melakukan observasi dan mewawancarai berbagai pihak, baik aparat pengadilan maupun pencari keadilan. Laporan tim pemantau tersebut kemudian dijadikan referensi untuk mengidentifikasi beberapa penyimpangan yang terjadi di PA, khususnya dalam hal pelayanan kepada pencari keadilan. Laporan tersebut juga dijadikan salah satu acuan dalam rapat koordinasi kali ini. Hasil rumusan rapat ini akan dilaporkan kepada Sekretaris dan Tuada Uldilag MA. Setelah itu, hasil rumusan rapat ini juga akan dibahas dalam forum yang lebih besar, yaitu rapat koordinasi Ketua PTA se-Indonesia yang akan digelar pada 24 Februari nanti.

 

Meramu solusi

 

Secara umum, dapat dikatakan bahwa belum ada mafia hukum yang sifatnya terorganisasi dan sistemik di peradilan agama. Berdasarkan temuan Badan Pengawasan, penyimpangan biasanya dilakukan individu-individu tertentu. Ketua PTA Bandung, Zainal Imamah, mengakui bahwa penyimpangan-penyimpangan di peradilan agama memang ada, walaupun kecil-kecilan. “Kami tidak bisa menjamin tidak ada mafia hukum 100 persen,” tuturnya.

 

Para peserta serius mengikuti rapat koordinasi

 

Untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan itu, sejumlah cara dapat ditempuh. Di antaranya ialah mengoptimalkan meja informasi (information desk). Dalam peradilan yang modern, meja informasi sangat berguna untuk mengurangi interaksi dan komunikasi antara pencari keadilan dan aparat peradilan di dalam gedung pengadilan. Pihak yang berperkara cukup menanyakan informasi kepada petugas informasi, tanpa harus bertemu dengan hakim atau pegawai pengadilan.

 

“Persoalannya, praktik mafia hukum sekarang makin canggih. Misalnya dengan memakai SMS,” tutur Ketua PTA Jakarta, Khalilurrahman. Transparansi peradilan juga sangat penting. Sedapat mungkin, setiap pengadilan memasang informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya dan prosedur berperkara, termasuk pengembalian sisa panjar. Informasi-informasi mengenai himbauan atau larangan melakukan hal-hal tertentu juga cukup berdampak.

 

Dengan informasi-informasi yang jelas, masyarakat tidak gampang tertipu oleh calo perkara. Sebab, selama ini ada beberapa temuan yang menunjukkan bahwa pihak berperkara membayar lebih mahal kepada calo lantaran tidak tahu persis prosedur dan biaya berperkara. “Seorang perantara rata-rata minta Rp 2,5 juta hingga 5 juta kepada pihak yang berperkara,” tutur Ketua PA Depok, Nia Nurhamidah Romli. Informasi ini, ujarnya, dapat dipercaya lantaran dia mendengar langsung pengakuan dari beberapa pihak. Hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik mafia hukum ialah meneguhkan sikap aparat peradilan untuk tidak memungut dan menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pihak berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.

 

“Di tempat kami, ada larangan menerima uang. Kalaupun ada yang menerima, kami tidak pernah mengkoordinirnya,” ujar Panitera/Sekretaris PA Tangerang, Ali Mansur. Larangan ini, tandasnya, dapat menumbuhkan mental yang baik selaku pelayan publik. Keteladanan pimpinan juga tidak dapat diremehkan untuk memberantas mafia hukum. Bawahan akan cenderung melakukan penyimpangan bila pimpinannya acuh. “Seorang pimpinan jangan bosan-bosan melakukan pendekatan agama kepada jurusita, panitera pengganti, bahkan hakim. Perlu dingatkan terus, bahwa kita digaji dengan pajak dari rakyat. Karena itu tidak pantas jika perilaku aparat peradilan merugikan rakyat,” tutur Ketua PTA Banten, Thahir Hasan. Hal penting lainnya yang dapat dilakukan ialah memberikan sanksi yang tegas terhadap aparat peradilan agama yang melakukan penyimpangan. Tentu, punishment itu harus diimbangi dengan reward bagi aparat yang berprestasi. “Harus ada sanksi tegas. Hukuman yang sifatnya persuasif tidak efektif untuk meminimalkan penyimpangan-penyimpangan,” ungkap Wakil Ketua PTA Jakarta, Zainuddin Fajari.

 

Gencarkan pengawasan

 

Rapat koordinasi yang berlangsung dari jam 10 hingga 15.30 WIB ini juga menyepakati persoalan pengawasan. “Tugas memberantas mafia hukum tidak bisa dilakukan Badilag sendiri, tapi harus melibatkan PTA dan PA,” ujar Dirjen Badilag. Karena itu, Dirjen Badilag mengintruksikan agar para hakim pengawas di PTA lebih intensif melakukan pengawasan. Sebab, selain memutus perkara di tingkat banding, tugas utama hakim PTA adalah melakukan pembinaan dan pengawasan ke PA-PA. Langkah lain yang akan ditempuh adalah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. “Untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan meminimalkan penyimpangan-penyimpangan, kita perlu melakukan koordinasi dengan Kandepag, BP4 dan para pengacara,” kata Dirjen Badilag.

 

Di ujung pertemuan, Dirjen Badilag mewanti-wanti agar aparat peradilan tidak menjadi bagian dari mafia hukum. “Kita sudah mendapat apresiasi positif dari dalam dan luar negeri sebagai lembaga peradilan yang bersih. Kita pertahankan itu dengan berkomitmen untuk tidak terlibat dalam praktik mafia hukum,” tandasnya.

 

(sumber : badilag.net)

 

 

MEGA MENDUNG – HUMAS, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI DR. H. Anwar Usman, SH., MH Membuka Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang II Golongan III Mahkamah Agung RI dan 4 lingkungan Peradilan di Indonesia, di Kampus Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Mega Mendung – Bogor pada tanggal 06 Februari 2011.

 

Dalam laporannya, Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI DR Tin Zuraida, SH., M.Kn menyampaikan bahwa dengan Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Peran Strategis dapat dimainkan dengan elegan dan berfungsi sebagaimana mestinya jika tugas dan fungsinya sebagai aparatur baik dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dilaksanakan secara professional, jujur dan adil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Diklat Prajabatan ini memiliki tujuan yang sangat penting dalam mempersiapkan kaderisasi aparatur yang handal yakni memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pengetahuan dasar tentang system penyelenggaraan pemerintahan Negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

 

Dasar penyelenggaraan Diklat ini, Sesuai dengan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Nomor: 02/Bld/SK/I/2011, Januari 2011 tentang Penyelenggaraan dan Penunjukan Penanggung Jawab Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diklat Prajabatan Gelombang II Golongan III Angkatan IX sampai dengan XVI ini diselenggarakan selama 24 hari dari tanggal 06 Februari s.d. 01 Maret 2011 dengan 90 jam pelajaran untuk golongan III. Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 303 orang. Di antaranya CPNS dari Mahkamah Agung RI sebanyak 62 orang, CPNS dari Peradilan Umum sebanyak 124, CPNS dari Peradilan Agama sebanyak 109 orang, CPNS dari Peradilan TUN sebanyak 4 orang dan CPNS dari Peradilan Militer sebanyak 4 orang.

 

Dalam proses belajar mengajar para peserta akan dibimbing oleh widyaiswara, fasilitator dan instruktur dari Mahkamah Agung RI, dan Instruktur dari TNI AL (MARINIR) Cilandak. Melalui Diklat Prajabatan ini di harapkan tercapainya tujuan Diklat sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 200 yaitu : Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan di landasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan instansi. Untuk kelulusuan didasarkan pada disiplin, sikap dan perilaku serta hasil ujian akhir.

 

Dalam sambutannya Kaba Litbang Diklat Kumdil MA RI Anwar Usman berharap agar para peserta diklat prajabatan gelombang II golongan III dapat mempetahankan atau lebih dari nilai diklat prajabatan gelombang I golongan II yang baru saja selesai. Diklat Prajabatan kali ini merupakan angkatan yang pertama kali setelah Pusdiklat MA mendapatkan sertifikasi dari Lembaga Administrasi Nasional (LAN). Melalui Diklat Prajabatan ini merupakan suatu keharusan bagi Calo Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

 

Anwar juga menegaskan kepada para peserta agar dapat mempertahankan nilai Akreditasi dari LAN maka diklat prajabatan agar dengan sungguh-sungguh dalam menerima setiap pembelajaran dan mematuhi tata tertib, dan petunjuk yang disampaikan oleh Panitia, Pengajar maupun Widyaiswara. Bahwa dalam mengikuti diklat prajabatan ini bukan hanya sekedar syarat formalitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil karena sebagaimana diamanatkan oleh perundang-undangan, tetapi pada akhirnya segala pembelajaran yang diperoleh selama 24 hari ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para peserta ketika kelak menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terutama ketika para peserta kembali ke tempat tugas masing-masing nantinya.

 

Pembukaan Diklat Prajabatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil DR. H. Anwar Usman, SH., MH dengan di dampingi Sekretaris Badan Litbang Diklat Kumdil Hj. Sumarni Marzuki, SH., MH. dan Kepala Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung RI DR Tin Zuraida, SH., M.Kn., dengan ditandai pengalungan tanda peserta kepada 4 perwakilan. Hadir dalam acara tersebut Para Pejabat eselon III dan IV Badan Litbang Diklat Kumdil dan serta para Instruktur, Fasilitator dan Widyaiswara.(pn,ds/ats)

 

sumber : (www.mahkamahagung.go.id)

  • 01. Ucapan Selamat Hari Raya 1439 .png
  • 01. Ucapan Selamat Untuk Ketua Baru.png